10 January 2020, 10:34 WIB

Keluarga Dijadikan Pejabat Jadi Penyakit Birokrasi


Rudi Kurniawansyah | Nusantara

HINGGA kini Gubernur Riau Syamsuar dan Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid memilih bungkam, terkait masuknya sejumlah anggota keluarga dan orang dekat menjadi pejabat eselon 3 dan 4 yang baru dilantik beberapa hari lalu. Syamsuar saat dihubungi lewat telepon dan pesat whatsapp tidak menjawab. Begitupun dengan Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya yang biasanya terbuka terhadap wartawan memilih berlalu dan tidak mau menjawab telepon ataupun pesan.

"Apakah pengangkatan pejabat hanya didasarkan pada aspek kedekatan pertalian darah atau pertalian saudara. Ini menjadi salah satu penyakit yang merusak birokrasi," ungkap Founder Rumah Nawacita, Raya Desmawanto kepada Media Indonesia di Pekanbaru, Jumat (10/1).

Raya mengatakan, bagaimana mungkin kinerja pejabat tersebut dapat dievaluasi secara objektif oleh atasan yang merupakan kerabatnya sendiri. Menurutnya, perlu dipertanyakan apa ukuran yang dipakai untuk mengangkat pejabat-pejabat tersebut.

"Memang setiap ASN memiliki hak yang sama untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu. Oleh karena itu, kerap saja pengangkatan pejabat yang memiliki kedekatan 'penguasa daerah' menjadikan hal tersebut sebagai alasan klise," tukas mantan Ketua Umum Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) itu.

Raya menambahkan, publik harus ikut mengawasi kinerja dari pejabat-pejabat yang memiliki kedekatan dan kekerabatan dengan elit daerah tersebut. Hal ini untuk memastikan apakah penempatannya tidak berbasis kinerja atau hanya sekadar karena kedekatan personal.

"Rumah Nawacita tidak dan belum pernah mendengar langkah-langkah sistematis, kreatif, inovatif dan terukur dalam upaya pembenahan dan peningkatan kinerja birokrasi yang disampaikan secara gamblang oleh Gubernur Provinsi Riau. Tidak adanya visi dan action plan dalam pembenahan kinerja birokrasi pemda ini akan membuat situasi birokrasi dan pelayanan publik di Riau berjalan monoton business as usual. Sulit untuk mengharapkan perubahan yang nyata dari birokrasi sebelumnya," paparnya.

Sementara Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Triono Hadi mengatakan idealnya perekrutan pejabat harus profesional.

"Yaitu mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, menetapkan kiriteria yang jelas, sehingga orang-orang yang dipilih benar-benar berkualitas, dan berintegritas," ungkapnya.

Dia mengatakan, Gubernur Riau telah merombak struktur pejabat di lingkungan Pemprov Riau. Dengan adanya perombakan itu tidak ada alasan lagi bagi Pemprov Riau berkinerja lambat dalam merealisasikan program pembangunan yang telah direncanakan.

"Saat ini Gubernur Riau telah memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) yang definitif, sudah dilakukan perombakan pejabat dan menyesuaikan dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru. Tentu tidak ada alasan lagi pemerintah untuk lambat dalam melaksanakan kinerja pemerintah dan pelaksanaan pembangunan," sambung Wakil Koordinator Fitra Riau Tarmizi.

baca juga: Banjir Grobogan dan Demak, Ribuan Warga Bertahan di Pengungsian

Sebelumnya, Pemprov Riau telah melantik sebanyak 737 pejabat dilantik dan diambil sumpah untuk mengisi jabatan eselon III dan IV, serta pejabat fungsional seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau. Termasuk beberapa pejabat pindahan dari kabupaten dan kota di Riau. Dari pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution di Ballroom Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, kemarin, terdapat anggota keluarga Gubernur Riau dan Sekdaprov Riau. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT