09 January 2020, 15:50 WIB

Komnas HAM Ungkap Dugaan Pelanggaran pada Demo RUU KPK dan RKUHP


Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum

KOMISIONER Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hairansyah mengemukakan dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada penanganan aksi massa saat menyampaikan aspirasi terkait Revisi UU KPK dan RKUHP pada 24-30 September 2019.

"Dugaan pelanggaran HAM, hak untuk hidup, hak memperoleh keadilan, hak anak, hak atas rasa aman dan hak atas kesehatan," ujar Hairansyah di Kantor Komnas HAM, Kamis (9/1).

Fasilitas kesehatan juga menjadi sorotan. Komnas HAM menengarai ketidaksiapan Polri dan Pemda dalam penanganan unjuk rasa tersebut.

"Ketidaksiapan Polri dan Pemda dalam antisipasi fasilitas kesehatan dalam penanganan unjuk rasa," lanjutnya.

Komnas HAM juga mencatat adanya dugaan pelanggaran prosedur tetap (protap) yang dilakukan polisi saat menanggani unjuk rasa. Polisi diduga melakukan kekerasan, pemaksaan, lamban dalam penanganan medis dan membatasi akses bantuan hukum.

Menurutnya, hal itu perlu menjadi sorotan karena polisi sudah memiliki protap yang tidak boleh dilanggar. Kalau pun terpaksa dilakukan, harus ada pembatasan.

"Misalkan kebutuhan mendesak, kemudian untuk melindungi diri dan seterusnya. Itu perlu dibuktikan lebih lanjut apakah tindakan yang dilakukan mengikuti ketentuan itu," ujarnya.

Baca juga:  Unjuk Rasa Warnai Malam Tahun Baru

Dugaan pelanggaran protap juga terjadi pada terbatasnya akses terhadap terduga pelaku yang ditangkap polisi. Keluarga korban dan pihak-pihak lain kesulitan untuk bisa mengetahui keberadaan yang bersangkutan.

Akibatnya, bantuan hukum menjadi terhambat. Selain itu, akses terhadap bantuan medis untuk korban yang ditangkap polisi juga terbatas.

"Padahal kondisi-kondisi tertentu itu tidak mungkin bisa ditangani oleh dokter yang tersedia di pihak kepolisian, mungkin membutuhkan perawatan lebih lanjut," tegasnya.

Dalam laporan Komnas HAM, data pada 15 Oktober 2019, terdapat 1.489 orang ditangkap di Jakarta akibat menyampaikan pendapat di muka umum pada 24-30 September 2019. Dari jumlah itu, 1.109 orang dinyatakan tidak bersalah. Sementara 308 demonstran berstatus tersangka.

Dari 308 orang itu, 218 tersangka ditangguhkan, 92 demonstran proses hukum diselesaikan melalui diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dan 70 orang lainnya ditahan. Sementara 14 jurnalis juga menjadi korban kekerasan.(OL-50

BERITA TERKAIT