09 January 2020, 15:21 WIB

Komnas HAM Minta Jaminan Penanganan Demo tak Pakai Kekerasan


Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Risky Andrianto
 ANTARA FOTO/Risky Andrianto
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bekasi 

KOMISIONER Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara meminta pemerintah menjamin kejadian kekerasan pada peserta aksi massa tidak terulang lagi.

"Yang jelas, satu, jaminan peristiwa yang sama tidak terulang kembali. Artinya unjuk rasa adalah hak konstitusi warga negara yang harus dihormati, dilindungi, sehingga kekerasan terhadap aksi damai segala macam harus tidak ada lagi," ujar Beka Ulung saat ditemui usai Konferensi Pers terkait Temuan Tim Peristiwa 24-30 September 2019 atas Penyampaian Aspirasi Mahasiswa dan Pelajar terhadap Revisi UU KPK dan RKUHP di Kantor Komnas HAM RI Jakarta, Kamis (9/1).

Berkaca pada pada aksi massa 24-30 September 2019, Komnas HAM mencatat 1.489 orang diamankan polisi di DKI Jakarta per tanggal 15 Oktober 2019. Dari jumlah itu, 1.109 orang dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Sedangkan 380 ditetapkan sebagai tersangka dengan rincian 218 tersangka ditangguhkan penahanannya, 70 tersangka ditahan dan 92 tersangka diversi.

Komnas HAM juga mencatat 5 korban meninggal dan 2 korban luka. Sebanyak 3 korban di Jakarta dan 2 di Kendari, sedangkan korban luka masing-masing 1 orang.

Komnas HAM juga menduga terjadi pelanggaran pada protap Polri. Oleh karenanya, Beka merekomendasikan agar Polri melakukan penegakan hukum terhadap anggotanya yang terbukti melanggar HAM

"Yang kedua, memproses siapa saja yang terlibat dan bersalah atas meninggalnya korban, baik korban jiwa maupun korban luka-luka," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Sebut tidak Ada Larangan Demonstrasi Saat Pelantikan

Polri harus transparan dan terbuka dalam mengungkap dugaan pelanggaran tersebut.

"Ya saya kira polisi harus transparan dan terbuka terhadap proses yang dijalankan oleh mereka dan hasilnya. Jadi harus diumumkan ke publik," pungkasnya.

Selain menyampaikan rekomendasi pada Polri, Komnas HAM juga merekomendasikan pada Presiden RI dan Ketua DPR RI agar melibatkan pihak terkait dalam penetapan kebijakan dan penyediaan kanal demokrasi untuk memfasilitasi unjuk rasa.

Komnas HAM juga merekomendasikan kepala daerah untuk berkordinasi dengan aparat penegak hukum terkait fasilitas kesehatan saat unjuk rasa dan mendorong proses pemulihan trauma pada korban, terutama anak.(OL-5)

BERITA TERKAIT