09 January 2020, 08:30 WIB

Cegah Terorisme dari Hulu hingga Hilir


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin membenarkan jika sumber yang berpotensi terjadi penyebaran paham radikal ialah di sekolah dan kantor pemerintahan. Itu sebabnya penanganannya pun harus dari hulu hingga hilir.

"Kita nyebutnya radical terrorism. Jadi supaya tidak ada, sebab radikal ini kan bisa diartikan macam-macam, jadi kita sambungkan saja menjadi radical terrorism," kata Ma'ruf seusai memimpin rapat terbatas (ratas) terkait penanganan radikalisme dengan memanggil sejumlah menteri dan Kepala BNPT Suhardi Alius di Istana Wapres, kemarin.

Selain Suhardi, ratas juga dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir dan Kapolri Idham Azis.

Ma'ruf mengatakan penanggulangan radikalisme dilakukan lewat pendidikan dan pengaturan aparatur sipil negara (ASN). ''Intinya, kami ingin melakukan penangkalan atau penanggulangan sejak dari hulu sampai ke hilir, melakukan upaya-upaya penyaringan untuk masuk ke PNS, pegawai BUMN, maupun promosi-promosi itu dilakukan dengan seleksi yang menyangkut radikalisme,''ujar Wapres.

Ma'ruf mengatakan upaya penanggulangan terorisme dan penanganan radikalisme harus dilakukan dari lapis terkecil kelompok masyarakat seperti RT dan RW.

Menurut Ma'ruf, peran ketua RT dan ketua RW menjadi penting karena mereka yang paling dekat dan mengenal warga masing-masing.

''RT dan RW harus dilibatkan dan diajak, diberi kewenangan, dan difasilitasi supaya mereka bukan hanya mengurus surat-surat, tapi juga mengetahui masyarakat di sekitarnya itu seperti apa, apakah ada yang terpapar atau tidak.''

Menko Polhukam Mahfud Md menambahkan saat ini yang terpenting bagi pemerintah menyiapkan langkah-langkah yang lebih operasional. Setiap kementerian tadi sudah ada tugas masing-masing mulai dari Mendikbud, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menkominfo, Menpan RB, dan sebagainya, ada 11, Mendagri, semuanya itu punya tugas," ucap Mahfud.

 

Honoris Causa

Terpisah Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri menyatakan Pancasila adalah falsafah kemanusiaan, yang nilai-nilai di dalamnya bisa dilaksanakan secara universal untuk mewujudkan perdamaian dunia.

"Kemanusiaan sejatinya selalu melekat pada diri setiap manusia. Manusia yang benar-benar manusia adalah manusia yang berperikemanusiaan," kata Megawati dalam orasi ilmiahnya di Universitas Soka Jepang, di Tokyo usai menerima gelar doktor kehormatan honoris causa (DR HC) bidang kemanusiaan.

ANTARA FOTO/Monang Sinaga

Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) menerima gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa (DR HC) bidang Kemanusiaan dari Universitas Soka yang diserahkan oleh Rektornya Yoshihisa Baba (kanan) di Tokyo, Jepang, Rabu (8/1/2020).

 

Menurut Megawati, kemanusiaan adalah nilai yang tidak pernah usang, meski terkadang dipinggirkan dan dilupakan dalam kehidupan, namun kemanusiaan akan selalu ada.

"Kemanusiaan itulah yang menjadi syarat mutlak perdamaian dunia dan ini sejalan dengan pidato Bung Karno di Sidang Umum PBB pada 30 September 1960." ungkapnya. (Ant/P-1)

BERITA TERKAIT