09 January 2020, 08:20 WIB

Mendagri Minta Masukan dari Partai Politik


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

MI/ADAM DWI
 MI/ADAM DWI
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) dan  Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, menjawab pertanyaan wartawan.

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengundang sembilan partai politik (parpol) yang lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2019.

Pertemuan antara lain membahas pemilu dan pilkada ke depan serta evaluasi pesta demokrasi tahun lalu.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pembiayaan parpol menjadi salah satu topik yang dibicarakan dalam pertemuan itu.

"Hal yang kita lihat ialah konstruksi bagaimana membangun demokrasi yang sehat, murah, dan akuntabilitas dari parpol, termasuk pembiayaan parpol," ujarnya seusai pertemuan di Gedung Kemendagri, Jakarta, kemarin.

Hasto menyatakan dalam pertemuan antara Mendagri dan sembilan sekjen parpol itu terungkap keluhan perihal biaya politik yang tinggi sehingga kerap memicu konflik di internal partai.

"Kita juga membahas bagaimana agar demokrasi yang berbiaya mahal dan potensi konflik bisa diatasi bersama-sama. Di situlah partai menyampaikan gagasan terbaiknya," ungkapnya.

Mereka juga membicarakan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Mereka berharap kedua UU itu tidak bertentangan dengan demokrasi.

"Kita ingin semuanya satu napas dengan upaya demi menghadirkan demokrasi untuk rakyat," pungkas Hasto.

Wakil parpol yang hadir dalam pertemuan itu ialah Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Wasekjen NasDem Hermawi Taslim, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Wasekjen PAN Ibnu Bilaludin, Wasekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Wasekjen Golkar Christina Aryani.

Arsul Sani menambahkan, selain membahas dana parpol, mereka juga mendiskusikan revisi UU Pemilu karena pemerintah ingin mengetahui pendapat dari setiap parpol.

"Saya kira perlu kita mulai dengan pembicaraan informal di antara para sekjen yang punya fraksi di DPR. Paling tidak kita bisa saling tahu posisi awal masing-masing terkait dengan perubahan UU Pemilu," ujar dia.

Mustafa Kamal menyatakan pertemuan sedikit membahas sistem pilkada. "Ya, itu terungkap beberapa ya, tentang pemilihan langsung dan tidak langsung," tukasnya.

 

Seluruh parpol

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan Mendagri Tito Karnavian tak hanya menggelar pertemuan dengan parpol yang lolos ke parlemen.

"Ya, intinya tadi banyak sekali masukan dari sembilan parpol yang hadir. Nanti dilanjutkan dengan parpol lain yang tidak ada kursi di DPR," jelas Bahtiar.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 3,5 jam itu, menurut Bahtiar, membicarakan beberapa hal untuk memperkaya gagasan, seperti sistem demokrasi, kepartaian, pemilu, pilkada, serta hubungan pusat dan daerah.

"Aspeknya sangat luas. Kalau ada dialog-dialog begini, saya rasa positif. Untuk proses legislatif formal tetap berlangsung, dan tidak mereduksi itu," ujarnya. (P-3)

BERITA TERKAIT