09 January 2020, 08:00 WIB

KPU Diminta Terbuka dan Kooperatif dengan KPK


Cindy Ang | Politik dan Hukum

MI/SUSANTO
 MI/SUSANTO
Pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) melintas di depan logo lembaga di Kantor KPU, Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

DIREKTUR Eksekutif Perludem Titi Anggraini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka lebar pintu bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar KPK bisa "bersih-bersih" menuntaskan kasus korupsi yang terjadi dalam institusi pascaoperasi tangkap tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"KPU harus terbuka dan sangat kooperatif bekerja sama dengan KPK untuk membongkar kasus ini sampai ke dasarnya, apakah ada keterlibatan lain atau pemainan tunggal saja," kata Titi dikutip dari Antara, Kamis (9/1).

Titi mengatakan sikap terbuka ini sangat diperlukan agar publik tahu sejauh mana intergritas KPU. Sehingga KPU dapat kembali meyakinkan masyarakat bahwa perilaku koruptif yang terungkap oleh KPK murni perbuatan oknum saja.

"Yang harus dijaga oleh KPU saat ini adalah kepercayaan publik terhadap institusi KPU apalagi di depan ini ada agenda politik yang sangat besar yang harus diselenggarakan KPU," ucapnya.

Baca juga: KPK Masih Periksa Intensif Wahyu Setiawan

Kalau tidak terbuka, kata dia, insiden yang menyeret Wahyu akan berimbas negatif. Yakni menjadi bahan pihak tertentu untuk menyerang KPU atas ketidakpuasan penyelenggaraan pemilu.

Sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap tangan KPK di kawasan Jakarta. Wahyu dibekuk bersama tiga orang lainnya.

Ketua KPU Arief Budiman mendapatkan informasi itu saat mengonfirmasi Lembaga Antirasuah. Dia menemui Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Arief tidak diberitahu siapa tiga orang lain yang ikut diperiksa penyidik KPK. Ia juga tidak dijelaskan perkara apa yang dihadapi koleganya di KPU itu.

Arief dan tiga komisioner KPU yakni Ilham Saputra, Hasyim Asy'ari, dan Pramono Ubaid menyambangi Gedung Lembaga Antirasuah. Kedatangan mereka terkait kabar ditangkapnya komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Wahyu ditangkap KPK, Rabu (8/1) siang, di kawasan Jakarta. KPK belum memerinci perkara suap apa yang menyeret petinggi penyelenggara pemilu itu. (OL-2)

BERITA TERKAIT