09 January 2020, 05:30 WIB

Indef Dorong Pengoptimalan Basis Tax Amnesty


(Ant/E-2) | Ekonomi

ANTARA/Aji Cakti
 ANTARA/Aji Cakti
Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara 

PENGAMAT ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan basis program pengampunan pajak (tax amnesty) guna mendongkrak penerimaan pajak tahun 2020.

"Pertukaran informasi pajak itu harusnya ditindaklanjuti karena datanya sudah melalui pertukaran antarnegara, tinggal dilakukan penyidikan dan follow up. Ini yang mungkin belum optimal," kata Bhima di Jakarta, kemarin.

Hal itu disampaikannya saat menanggapi melesetnya target penerimaan pajak pada 2019. Penerimaan pajak yang lebih rendah dari target menjadi salah satu penyebab tekornya APBN 2019 sebesar Rp353 triliun.

Selasa (7/1), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan defisitnya neraca anggaran lantaran belanja negara yang mencapai Rp2.310,2 triliun, sedangkan penerimaan negara cuma Rp1.957,2 triliun.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara, kata Menkeu, hanya mampu menyumbang Rp1.545,3 triliun atau 86,5% dari target yang ditetapkan, yakni Rp1.786,4 triliun.

Dalam pandangan Indef, kata Bhima, program tax amnesty di 2020 harus ditingkatkan dengan menindaklanjuti pertukaran informasi pajak yang sudah dilakukan. Tindak lanjut itu akan memberi dampak signifikan berupa potensi pajak baru untuk mendorong penerimaan pajak yang selama ini jarang mencapai target.

Bhima mencatat total nilai repatriasi yang dihasilkan dari program pengampunan pajak mencapai sekitar Rp146 triliun.

"Jadi, faktor administratif penegakan hukum perpajakan masih lemah," katanya.

Program amnesti pajak berlangsung mulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 atau selama sembilan bulan yang terbagi dalam tiga periode. Tiap periode dalam program amnesti pajak itu menawarkan tarif tebusan untuk repatriasi dan deklarasi yang berbeda-beda.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), sebanyak 956.793 wajib pajak mengikuti program itu dengan nilai harta deklarasi dalam negeri tercatat Rp3.676 triliun dan nilai harta deklarasi luar negeri tercatat sebesar Rp1.031 triliun. (Ant/E-2)

BERITA TERKAIT