08 January 2020, 22:26 WIB

Besok, Pemerintah Bahas Pemberian Sertifikasi Halal Bagi UKM


M.,ILham Ramadhan Avisena | Ekonomi

Mi/Sumaryanto
 Mi/Sumaryanto
Logo Halal

PEMERINTAH akan membahas soal gratisnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) di sektor makanan dan minuman. Pembahasan tersebut akan dilakukan di Kantor Wakil Presiden pada Kamis (9/1).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai melakukan rapat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Agama, Rabu (8/1) menyatakan, pembahasan teknis mengenai sertifikasi halal gratis itu akan menemui titik terangnya dalam rapat bersama Wakil Presiden besok.

Meski begitu, Airlangga memastikan pemerintah nantinya akan menggratiskan pelaku usaha kecil dan mikro mulai dari proses registrasi pengajuan sertifikat halal hingga mendapatkan sertifikasi halal.

"Semuanya dinolkan. Besok akan kita bahas terkait penganggarannya, penganggaran itu akan diberikan kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)," kata Airlangga.

Pemberian fasilitas gratis itu, lanjutnya, hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan mikro di industri makanan dan minuman dengan omzet setahun maksimal Rp1 miliar.

Baca juga : Sertifikasi Halal untuk UMK, Gratis

"Kita mendorong usaha mikro kecil itu yang basisnya di Rp1 miliar ke bawah, omzet satu tahun," tuturnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai rapat mengatakan, langkah yang diambil untuk menggratiskan sertifikasi halal ialah untuk mendorong pelaku usaha kecil dan mikro semakin berkembang.

Menurutnya, bersama dengan Wapres besok, salah satu yang akan dibahas ialah mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut bisa menyentuh semua pelaku usaha kecil dan mikro.

Sementara untuk besaran biaya yang akan dibutuhkan pemerintah untuk menutupi gratisnya sertifikasi halal, Menkeu masih menunggu penghitungan yang dilakukan oleh BPJPH.

"Nanti kan BPJPH yang akan mengestimasi dan lainnya," ujarnya.

Baca juga : Penerbitan Sertifikasi Halal Tetap Jadi Kewenangan Kemenag

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto menuturkan, pembahasan mendetil soal anggaran yang dikeluarkan demi berjalannya kebijakan tersebut belum dapat dipastikan.

"Belum di bahas detilnya apakah dia pro subsidi di dalam BLU atau kalau kurang kemenkeu juga bisa nanti turun tangan. Pokoknya, intinya bagaimana kita memfasilitasi usaha kecil," terang Andin.

Kendati demikian, ia mengatakan kemenkeu siap mengatur soal pendanaan apabila memang dibutuhkan anggaran dalam perjalanan realisasi kebijakan itu. (OL-7)

BERITA TERKAIT