08 January 2020, 09:00 WIB

Penangkapan Sudarto oleh Polisi Dianggap Melawan Konstitusi


Thomas Harming Suwarta | Nusantara

PERISTIWA penangkapan terhadap Sudarto, aktivis perdamaian dari Pusat Studi Antar Komunitas (Pusaka) oleh pihak kepolisian Sumatera Barat dianggap melanggar konstitusi. Pasalnya aktivitas advokasi yang dilakukan Sudarto terkait polemik ibadah Natal di Kabupaten Dharmasraya beberapa waktu lalu adalah sebuah tindakan yang dilindungi berdasarkan konstitusi.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua ANBTI (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika) Nia Sjarifudin dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Rabu (8/1/2020). Menurut Nia tindakan kepolisian dengan menangkap Sudarto menjadi sorotan nasional dan juga internasional.

"Maka kami mohon pertimbangan Kapolda Sumatera Barat sebagai bagian NKRI yang utuh, bukan bagian dari selera segelintir orang yang lupa bahwa mereka hidup dalam bingkai NKRI yang punya konsensus berideologi Pancasila dengan UUD 1945 dan dalam semboyan kehidupan yang Bhinneka Tunggal Ika," tegas Nia.

Ia sayangkan bahwa apa yang terjadi atas Sudarto adalah tindakan perlawanan atas apa yang dia perjuangkan terkait hak beribadah kelompok minoritas di Tanah Minang. Padahal sepengetahuan Nia orang Minang adalah orang-orang perantau dan di tempat rantauan mereka sebagai minoritas diterima oleh warga setempat tanpa ada masalah termasuk soal peribadatan.
 
"Maka patut jadi bahan evaluasi orang Minang itu punya jiwa merantau, seharusnya jiwa mereka lebih terbuka menerima perbedaan karena banyak sekali cerita mereka bisa hidup nyaman sebagai minoritas dimana untuk membangun musala saja mereka dibantu berkat solidaritas tetangganya yang non muslim. Saya mendapat cerita itu dari pengusaha RM Padang di Manado dan Bajawa NTT," cetus Nia.

Menurut dia, fakta di lapangan terkait ibadah Natal di Dharmasraya adalah adanya keberatan melaksanakan Natal di wilayah Sumatra Barat.

"Ini tidak sensitif terhadap apa yang bisa terjadi pada saudara-saudara mereka dari Minang yang hidup dimana saja sebagai perantau. Dan tentu Kapolda tau ini. Bisa juga ditanyakan pada semua kepolisian di berbagai daerah," kata Nia.

baca juga: Gubernur Banten Siap Tutup Penambangan Emas di Lebak

Ia berharap polisi harus benar-benar sebagai bagian penjaga keamanan RI dan bisa mengatasi kasus tirani mayoritas seperti kejadian dialami Sudarto.

"Orang-orang yang inginnya melakukan penindasan berdasarkan pikiran mayoritas minoritas bisa ditanggulangi polisi sebagai pengayom masyarakat. Sumbar adalah bagian NKRI, tak layak bertindak sesuka hati yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," pungkasnya. (OL-3)

 

 

BERITA TERKAIT