08 January 2020, 08:13 WIB

KLHK Siapkan Langkah Terukur Atasi Banjir di Jabodetabek


Mediaindonesia.com | Humaniora

Antara
 Antara
Sejumlah anggota Yonif 315/Garuda Bogor membersihkan sampah yang menghambat aliran air Cisadane, Kali Baru Barat, Cilebut, Kabupaten Bogor

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menjelaskan siap melakukan berbagai langkah terukur untuk mengantisipasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Termasuk di Provinsi Jawa Barat dan Banten yang terjadi pada awal 2020.

Hal itu ditegaskan Menteri Siti usai mengikuti rakor lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Langkah-langkah yang sudah disiapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di antaranya adalah meningkatkan program rehabilitasi hutan di hulu daerah aliran sungai (DAS). Serta melakukan langkah penegakan hukum lingkungan.

"Khusus pada kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak pada DAS Ciberang dan DAS Ciburian akan dilakukan zonasi. Termasuk zona merah  tidak boleh ada permukiman sama sekali sebagai zona berbahaya dan resiko tinggi," kata Siti Nurbaya dalam laman Facebook pribadinya, Rabu (8/1/2020).

Sejak 2015 hingga 2019 telah direhabilitasi lahan kritis seluas 1.224 ha di hulu DAS Ciliwung dan Hulu DAS Cisadane. KLHK akan terus meningkatkan program tersebut agar lahan kritis dan sangat kritis di hulu 13 DAS tersebut dapat dipulihkan. Upaya tersebut akan dilakukan secara terus menerus dan terprogram.

"Bapak Presiden telah memerintahkan kepada jajaran KLHK dan pemerintah daerah untuk dilakukan pemulihan secara serius dalam beberapa tahun ke depan ini. Terkait berbagai kerusakan lingkungan yang sama-sama kita ketahui sudah relatif cukup berat sekarang ini, dari akumulasi berbagai kegiatan dalam belasan dan bahkan puluhan tahun terutama pada ekosistem pulau Jawa," tambahnya.

Dalam kaitan itu KLHK melakukan langkah utama meliputi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan penanaman dan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA), serta penegakkan hukum terhadap pengelolaan sampah dan pertambangan tanpa izin.

"Terkait penegakan hukum lingkungan, penting dilakukan karena pengelolaan sampah yang relatif buruk. Adanya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Open Dumping, serta TPS ilegal di beberapa wilayah Jabodetabek," terangnya.

Tiga daerah dengan persentase sampah tidak terkelola paling tinggi yaitu Kabupaten Bogor (93,42%), Kota Bekasi (75,72%), dan Kota Bogor (75,51%).

Khusus di Lebak dan sebagian di Bogor, akan dilakukan penegakan hukum pertambangan tanpa izin yang mengancam DAS. Rapat-rapat teknis di KLHK dan kerja lapangan oleh Dirjen dan Menteri terkait hal ini terus berjalan dan akan diintesifkan.

baca juga: Belajar Melawan Hoaks dari Negeri Paman Sam (5-Habis)

Langkah lanjut pengelolaan DAS untuk menahan banjir, dilakukan dengan tranformasi budaya untuk menanami lahan dengan satu tanaman ke sistem agroforesty di bagian hulu. Selain itu pembuatan bangunan pengendali banjir (situ, waduk, dan lainnya), rehabilitasi lahan dengan penerapan bangunan konservasi tanah, dan terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT