08 January 2020, 04:25 WIB

Digegas Sensus Sekolah Rusak


(Aiw/H-1) | Humaniora

 Kemendikbud
  Kemendikbud
 Data Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD-Dikdasmen), hingga Januari 2018 

KERAPNYA bencana yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Air mengakibatkan bangunan sekolah di daerah tersebut ikut terdampak. Peristiwa ini tentu membuat jumlah sekolah rusak terus bertambah.

Data Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD-Dikdasmen), hingga Januari 2018 terdapat 250.284 kelas yang membutuhkan rehabilitasi sedang dan berat. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengungkapkan, sebagai langkah awal penanggulangan/antisipasi bertambahnya kerusakan sekolah akibat bencana ataupun faktor usia bangunan, pihaknya telah meminta Kemendikbud melakukan sensus nasional gedung-gedung sekolah di Indonesia.

Dari hasil sensus tersebut, diharapkan akan ada langkah besar yang diambil Kemendikbud untuk melakukan perbaikan sekolah. "Jangan sampai nyawa siswa dan guru terancam, kemudian kekhawatiran siswa dan guru setiap masuk kelas (semoga) tidak terjadi lagi," kata Syaiful, kemarin.

Untuk diketahui wewenang perbaikan ruang kelas ataupun pembangunan gedung sekolah baru pada tahun ini berada di Kemendikbud dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Pada 2021, sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian PU-Pera. Syaiful berharap sensus dapat diselesaikan secepatnya, setidaknya pada pertengahan 2020 agar segera direnovasi. Komisi X DPR juga meminta Kemendikbud meningkatkan angaran sarana dan prasarana, termasuk dana alokasi khusus yang disalurkan ke pemerintah kabupaten/kota agar diproritaskan untuk memperbaiki sekolah rusak.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengungkapkan akan melakukan survei dan sensus dengan menggandeng Kementerian PU-Pera dan pemda. "Kami pun ada rehabilitasi ada pendanaan di situ juga, tapi fokusnya pada daerah tertinggal dan yang terjauh ya. Maka, pada saat ini apalagi dengan jumlah bencana yang terjadi secepat ini koordinasi lintas kementerian dan lintas pusat dan pemda menjadi prioritas." (Aiw/H-1)

BERITA TERKAIT