07 January 2020, 22:26 WIB

Pelebaran Defisit Akibat Kinerja Pemerintah tak Maksimal


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

Piter Abdullah
 Piter Abdullah
Dok. Coreindonesia.org

EKONOM dari Center of Reforms on Economics (CORE), Piter Abdullah menyatakan, defisit 2019 yang tercatat berada di posisi 2,2% atau Rp353 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bukan sesuatu yang perlu untuk dikhawatirkan.

Terlebih, pelebaran defisit yang semula ditargetkan hanya 1,84% atau Rp296 triliun terhadap PDB itu dikakukan di tengah pelambatan ekonomi global yang mengakibatkan anjloknya harga komoditas.

"Ketika ekonomi mengalami perlambatan, maka potensi penerimaan pajak maupun non pajak juga akan menurun. Sementara belanja pemerintah akan tetap meningkat atau bahkan dipacu lebih tinggi untuk bisa melawan trend perlambatan ekonomi," kata Piter saat dihubungi, Selasa (7/1).

Piter menambahkan, pelebaran defisit juga terjadi ketika rasio utang pemerintah dalam kondisi yang relatif baik. Dengan begitu, penambahan utang pemerintah sebagai konsekuensi pelebaran defisit diyakini tidak akan memperburuk posisi utang pemerintah.

Meski begitu Piter menuturkan, tidak serta merta kinerja pemerintah dalam keadaan yang baik-baik saja. Pasalnya pelebaran defisit juga memiliki arti pemerintah tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Piter menyoroti ihwal penerimaan pajak yang tidak optimal, hal itu menurutnya merupakan buah dari kesalahan pemerintah dalam membuat perencanaan.

"Pelebaran defisit saya tegaskan tidak menjadi masalah apabila pelebaran tersebut memang direncanakan sejak awal. Di mana pemerintah memang menyusun APBN dengan target penerimaan pajak yang lebih rendah sementara belanja lebih besar," imbuh Piter.

"Penerimaan pajak diset lebih rendah dengan alasan pertama memahami siklus menurunnya ekonomi sekaligus juga berusaha memberikan insentif fiskal atau potongan pajak guna melawan siklus perlambatan ekonomi atau lazim disebut counter cyclical. Demikian juga dengan sisi belanja, pemerintah meningkatkan belanja sebagai bentuk stimulus fiskal," sambungnya.

Namun Piter menyayangkan hal tersebut tidak dijadikan desain dalam APBN 2019. Justru pemerintah malah menargetkan defisit di angka 1,84% yang terlalu jauh dari batas yang diperkenankan UU sebesar 3% terhadap PDB.

"Melebarnya defisit dengan pertumbuhan ekonomi dibawah target menunjukkan kinerja pemerintah tidak optimal khususnya dalam memanfaatkan fiskal sebagai instrumen untuk memacu pertumbuhan ekonomi," pungkasnya. (OL-8)

BERITA TERKAIT