07 January 2020, 22:50 WIB

Ditjen Pajak Siapkan Reformasi Cegah Shortfall pada 2020


MI | Ekonomi

Ilustrasi
 Ilustrasi
Pajak

TIDAK tercapainya penerimaan pajak menjadi salah satu penyumbang defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 2,2% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak 2019 sebesar Rp1.545,3 triliun atau 86,5% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp1.786,4 triliun.

Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi sementara penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas mencapai Rp711,2 triliun atau 85,9% dari target APBN sebesar Rp828,3 triliun. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) baru mencapai Rp532,9 triliun atau 81,3% dari target sebesar Rp655,4 triliun.

Kemudian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak lainnya sebesar Rp28,9 triliun atau 104,2% dari target Rp27,7 triliun. Sedangkan PPh migas baru mencapai Rp59,1 triliun atau 89,3% dari target sebesar Rp66,2 triliun.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal mengatakan shorfall pajak terjadi lantaran pelemahan ekonomi global.

Untuk menghindari terjadinya shortfall pada 2020, Yon mengatakan Ditjen Pajak akan terus melanjutkan reformasi di lima area meliputi organisasi internal, sumber daya manusia, data, proses bisnis dan regulasi terkait perpajakan.

“Fokus Ditjen Pajak pada rentang 2020-2024 akan dititikberatkan pada kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela,” jelas Yon dalam konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/1).

Dia menguraikan strategi pertama yang dilakukan adalah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Upaya ini antara lain dengan memberikan edukasi, memperbaiki kehumasan dan pelayanan, serta mempermudah audit chanel kemudian service dan sebagainya.

Upaya lain yang akan dilakukan Ditjen Pajak ialah dengan transformasi pelayanan pajak berbasis digital sehingga semua proses transaksi pajak akan memiliki standar.

“Kita sedang mengembangkan sistem yang lebih banyak mengarahkan wajib pajak untuk mendapatkan service dari web kita. Sehingga prosesnya menjadi terstandardisasi dan terukur. Apabila wajib pajak kemudian belum puas juga, bisa menghubungi callcenter kita dan yang terakhir baru ke kantor. Artinya kita mengubah pola yang ada di masyarakat,” jelasnya.

Kemudian, dalam rentang yang sama, Ditjen Pajak disebut Yon akan menerapkan strategi pengawasan dan penegakkan hukum yang berkeadilan kepada wajib pajak. (Mir/E-3)

BERITA TERKAIT