07 January 2020, 19:15 WIB

Komisi II: Kurang Tepat Omnibus Law untuk Regulasi Politik


Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum

MI/ Susanto
 MI/ Susanto
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia

KETUA Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan Komisi II akan melakukan penataan sistem politik. Beberapa UU akan dibahas dan sempurnakan secara bersamaan. Namun, ia mengatakan penataan regulasi politik tidak tepat bila dilakukan dengan membuat omnibus law.

"Sementara ini, kalau saya melihat dari proses yang terjadi di Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan, kayaknya prosesnya tidak bisa sama dengan yang politik. Kalau ini sepertinya agak sulit, apalagi kalau digabung 7 UU itu semua. Terlalu kompleks," ujar Ahmad Doli, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/1).

Baca juga: Omnibus Law Kelautan Solusi Pengamanan Perairan

Doli mengatakan, penataan akan dilakukan dengan membahas secara bersamaan undang-undang terkait politik agar dapat tersinkronisasi. Ketujuh UU yang menurutnya perlu disinkronkan ialah UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU MD3, UU Perda, UU Perdes, dan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Meski begitu, Doli mengatakan, nantinya Komisi II akan kembali mempelajari dan konsultasi dengan para pakar terkait kemungkinan dibuatnya omnibus law politik. Dengan begitu, dapat ditentukan metode yang terbaik sistem politik Indonesia akan bisa tertata dengan baik.

"Menurut saya kurang tepat walau kami sudah pelajari istilah omnibus law itu persisnya sepeti apa. Nanti di komisi II pertama kami akan konsinyering, salah satunya akan kami undang pakar yang jelaskan soal itu," ujar Doli.

Doli mengatakan, Komisi II tak ingin mengambil resiko dan terkesan coba-coba dalam upaya penataan sistem politik Indonesia, khususnya sistem pemilu yang terus berubah setiap akan dimulainya pelaksanaan pemilu.

"Pemilu sudah 5 kali tapi pemilu yang 5 kali ini setiap 5 tahun sekali berubah, kita trial and error terus. Artinya sebetulnya sudah waktunya kita tidak lagi eksperimen. Ini momentumnya sekarang utk cari sistem politik, sistem demokrasi terutama pemilu yang betul-betul compatible," ujar Doli.

Baca juga: Kembali jadi Hakim Konstitusi, Suhartoyo: Tantangannya Masih Sama

Sementara itu, anggota Komisi II Fraksi PDIP, Johan Budi, mengatakan bahwa sejauh ini belum pernah ada pembahasan tentang omnibus law politik di Komisi II. Usulan itu memang pernah muncul, tetapi baru dari perorangan.

"Belum ada pembahasan soal itu. Tapi memang pernah muncul ide dari orang per orang mengenai omnibus law ini," tutur Johan Budi. (OL-6)

BERITA TERKAIT