07 January 2020, 17:05 WIB

Banjir Wacana


Adiyanto, wartawan Media Indonesia | Opini

dok.mi
 dok.mi
Adiyanto, wartawan Media Indonesia

ENTAH sudah berapa ratus kali penyebab dan upaya pencegahan banjir dibahas dalam seminar, baik yang berskala lokal maupun nasional. Dari yang melibatkan akademisi kampus hingga pakar mancanegara. Faktanya, hingga kini banjir masih terjadi. Terbaru, hujan yang turun nyaris tanpa henti di kawasan Puncak, Bogor, Depok, Jakarta dan wilayah sekitarnya sejak sore menjelang malam pergantian tahun, membawa 'kado' Tahun Baru, berupa air bah bagi warga Jabodetabek pada Rabu (1/1) lalu.

Banjir, sesungguhnya bukanlah bencana alam seperti halnya gempa bumi atau tsunami. Dia adalah sisa air hujan yang berlimpah namun gagal menyesap ke tanah atau mengalir ke laut, sehingga menggenangi daratan. Sesuai sifatnya, air bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu sudah hukum alam. Makanya, saya sepakat dengan Gubernur DKI Anies Baswedan bahwa persoalan banjir ialah persoalan manajemen air. Namun, tidak elok juga jika menuding persoalan utamanya ada di hulu, entah itu Bogor atau pun Depok. Sebab, berkurangnya daerah resapan di kedua wilayah itu, juga terjadi di Jakarta dan berkorelasi dengan persoalan demografi, termasuk penduduk ibu kota.

Ketika Belanda membangun Batavia, wilayah di Puncak, Bogor, dan Depok, memang tidak sepadat seperti sekarang. Saat itu pun terdapat sejumlah situ di wilayah tersebut. Namun demikian, mereka tetap menyiapkan dan membangun kanal-kanal sebagai wadah untuk air lewat di Batavia menuju kawasan Bina Ria atau yang disebut Ancol sekarang. Sebagai pemangku kepentingan kota yang wilayahnya dilalui sejumlah sungai, Anies seharusnya juga memikirkan bagaimana air bisa bermuara di teluk Jakarta dengan lancar tanpa perlu berlama-lama bertamu tanpa kulonuwun di rumah warga. 

Apalagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pun sudah sejak jauh-jauh hari mengingatkan bahwa Jabodetabek bakal dilanda cuaca ekstrem. Kita pun tahu Jakarta kota rawan banjir. Jadi masalahnya soal mitigasi. Normalisasi, naturalisasi sungai, entah apapun namanya, tetap diperlukan dalam mengatur laju air, tak perlu lagi diperdebatkan. Begitu pun pembangunan Deep Tunnel, Giant Sea Wall, dan sebagainya.

Hal sederhana tapi penting yang juga perlu adalah pengerukan sungai dan selokan, mesti rutin dilakukan. Ini tentunya bukan semata kegiatan fisik, tapi menyangkut mengubah mindset serta perilaku warga. Jangan pernah lelah mengedukasi mereka, terutama generasi muda. Mending diingatkan lagi dalam berbagai forum bahwa tidak membuang sampah sembarangan juga merupakan sebagian dari iman. Jangan mereka cuma ditakut-takuti cerita soal surga dan neraka, tanpa diingatkan 'neraka' sesungguhnya yang dapat terjadi di depan mata.

Tanpa menyepelekan derita warga yang rumahnya terendam, sebagai warga yang pernah bermukim dan merasakan banjir di Jakarta, saya memandang  persoalan ini sebagai hal biasa yang pasti ada jalan keluarnya jika dipikirkan bersama. Oleh karenanya, pemerintah DKI dan daerah-daerah penyangga di sekitarnya mesti duduk bersama. Begitu pun kerja sama dengan instansi terkait.

Jangan seperti sekarang, di tengah air yang menggenang, yang menyeruak ke permukaan justru polemik antarpejabat di media massa maupun sesama warga di media sosial. Mereka sibuk saling tuding menyalahkan. Mereka bukan lagi bicara mitigasi, tapi sudah politisasi.

Untungnya, di tengah musibah ini, kita masih melihat orang-orang berjiwa sosial yang tergerak mengulurkan tangan. Berbagai aksi solidaritas ini tidak hanya dunia maya, tapi juga di kehidupan nyata. Jika kohesi sosial ini pun sampai ikutan tergerus, sepertinya bangsa ini memang sudah betul-betul dalam kondisi bahaya. (X-12)

BERITA TERKAIT