07 January 2020, 11:29 WIB

Mahfud Undang Pejabat Kementerian/Lembaga Bahas Pengamanan Laut


Golda Eksa | Politik dan Hukum

MI/Bary Fatahilah
 MI/Bary Fatahilah
 Menkopolhukam Mahfud MD (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta,  Senin (6/1).

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Mahfud MD menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pejabat eselon satu kementerian/lembaga di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (7/1). Rapat tersebut khusus membahas tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengamanan di laut.

"Hari ini sengaja kami mengundang pejabat eselon satu untuk melaksanakan rapat secara lebih teknis terkait instruksi presiden kepada Menkopolhukam dan Menko Kemaritiman untuk menyiapkan kembali penanganan laut dan perairan di Indonesia," kata Mahfud.

Rapat itu diakuinya merujuk instruksi kepala negara yang disampaikan dalam rapat kabinet pada awal Desember 2019, sebelum munculnya insiden pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) oleh Tiongkok di perairan Natuna.

Baca juga : TNI Minta Nelayan Natuna tidak Takut

"Pada waktu itu presiden mengatakan, sekurang-kurangnya ada tujuh lembaga yang sepertinya tumpang tindih dalam mengurus kelautan. Kalau dilihat dari masing masing itu bagus. Bakamla bagus, Polair bagus, TNI AL bagus, KKP bagus, dan imigrasi bagus," tutur Mahfud.

Menurut Mahfud, pelbagai kebijakan kementerian/lembaga yang dinilai bagus diharapkan tidak tumpang tindih. Oleh karena itu, terang dia, seluruh pihak terkait diminta segera menyiapkan aturan satu pintu mengenai penanganan masalah laut tanpa mengurangi wewenang masing-masing.

"Tapi pintu penjurunya harus sudah ada. Nanti kita diskusikan. Pada waktu itu presiden menyebut Bakamla. Tapi nanti kita diskusikan solusi itu betul atau tidak, yang penting bagi presiden itu satu pintu. Kemarin kebetulan saya melihat ketumpang tindihan itu," tandasnya. (Gol/OL-09)

BERITA TERKAIT