07 January 2020, 10:50 WIB

Dituntut 4 Tahun, Romi Anggap Jaksa Berimajinasi


M Iqbal Al M | Politik dan Hukum

TERDAKWA kasus dugaan korupsi jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenang), Muhammad Romahurmuziy atau Romi, dituntut empat tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Menjatuhkan pidana kepada Saudara Muhammad Romahurmuziy dengan penjara selama empat tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan. Dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan," kata JPU Wawan Yunarwanto saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta, kemarin.

Wawan menilai bahwa Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Karena itu, JPU meminta majelis hakim untuk menjatuhkan vonis kepada yang bersangkutan.

"Menyatakan terdakwa Romahurmuziy telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Adapun hal yang meringankan dan memberatkan. Hak yang meringankan terdakwa, yaitu berlaku sopan saat persidangan berlangsung. Sementara yang memberatkan ialah terdakwa tidak mengakui perbuatannya. "Hal yang memberatkan ialah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," ungkapnya.

Selain itu, tuntutan hukuman lainnya ialah pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada terdakwa Romahurmuziy. "Menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih di jabatan publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," ujar Wawan.

Romi didakwa menerima uang suap sebesar Rp91,4 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi dan Rp325 juta dari Haris Hasanuddin. Perbuatan tersebut diduga dilakukan bersama-sama dengan mantan Menag Lukman Hakim Saifuddin dalam pengangkatan jabatan Haris sebagai kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.

Seusai sidang, Romi menilai tuntutan yang diajukan jaksa penuh dengan imajinasi. "Ini sarat imajinasi tanpa didukung fakta-fakta hukum." (Iam/P-3)

BERITA TERKAIT