07 January 2020, 10:20 WIB

DPD Dalami Wacana Pilkada Asimetris


Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum

MI/MOHAMAD IRFAN
 MI/MOHAMAD IRFAN
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPD dari kiri Sultan Bachtiar Najamudin, Nono Sampono dan Mahyudin.

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI baru memulai masa sidang II tahun sidang 2019-2020. Salah satu hal yang akan menjadi fokus pendalam pada masa sidang II ialah terkait pelaksanaan Pilkada 2020.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan DPD RI akan mendalami wacana pelaksanaan pilkada asimetris. Pendalaman akan dilakukan dengan melihat berbagai kemungkinan pelaksanaan serta pola pelaksanaan bila nantinya pilkada asimetris akan dilakukan.

"Memasuki 2020 perlu dicermati wacana pilkada asimetris, DPD secara serius akan dalami wacana tersebut," ujar Nono dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang II, tahun 2019-2020 DPD RI, kemarin.

Pendalaman dan pengawasan wacana pilkada asimetris dianggap penting karena Pilkada 2020 merupakan kegiatan besar yang melibatkan banyak daerah.

Tepatnya dilaksanakan di 270 daerah, dengan rincian 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota."Itu tentu perlu mendapatkan perhatian bersama," ujar Nono.

Mendagri Tito Karnavian pernah mengusulkan evaluasi pilkada langsung dengan sistem asimetris. Pilkada langsung dilihat dari indeks demokrasi di daerah yang hendak melakukan pemilu. Tito mengatakan, kalau dalam evaluasi pilkada itu ditemukan pemilihan langsung banyak negatifnya, sistem bisa diubah. Salah satunya sistem asimetris itu.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendukung usulan Tito tersebut. Khususnya, bagi daerah-daerah yang potensi konfliknya besar. "Daerah-daerah yang potensi konfliknya besar, di daerah tersebut dengan hikmat kebijaksanaan, kita galakkan pemilu asimetris," ujar Hasto.

Direktur Perludem Titi Anggraini pernah menyebut gagasan Tito Karnavian harus dikaji secara mendalam, komprehensif dan juga partisipatif.

Jangan sampai, tambah Titi, justru kebijakan menggunakan sistem asimetris itu akhirnya memperlakukan daerah-daerah secara tidak setara dan kemudian dipandang sebuah kebijakan yang diskriminatif terkait dengan proses demokrasi. (Pro/P-1)

BERITA TERKAIT