06 January 2020, 19:30 WIB

Pengamat: DKI Harus Segera Percepat MRT-LRT


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
 ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Rangkaian kereta LRT meninggalkan Stasiun Velodrome, Jakarta, Selasa (13/8/2019)

BANJIR yang melanda ibu kota sejak awal tahun membuat beberapa moda transportasi umum terhambat. Sebut saja TransJakarta dan KRL Commuterline yang beberapa rutenya mengalami perpendekan hingga berhenti operasi total akibat banjir.

Tak pelak hal ini menimbulkan sejumlah kerepotan bagi warga yang hendak beraktivitas karena harus mencari rute-rute alternatif di tengah banyaknya ruas jalan yang juga terputus aksesnya akibat banjir.

Baca juga: ‘Jembatan Besi’ Goyang, Dishub Bekasi Jamin Aman

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyebut lumpuhnya angkutan berbasis jalan seperti TransJakarta harusnya bisa menjadi pemicu bagi Pemprov DKI agar mempercepat pembangunan berbasis rel seperti MRT dan LRT sebagai solusi jangka panjang menyediakan transportasi yang aman saat bencana banjir.

Saat ini, MRT fase 2 koridor selatan-utara dari Bundaran HI ke Kota tengah dibangun. Namun, untuk pembangunan koridor barat ke timur masih cukup lama, yakni 2024. Sementara, LRT baru terbangun sepanjang 5,2 km dari Pegangsaan 2-Velodrome.

"Saat banjir kemarin akses orang Tangerang atau dari barat ke pusat kota terputus. Tol banjir, TransJakarta tidak bisa lewat, KRL juga terputus. Saya pikir MRT dan LRT ini harus dipercepat," ungkap Trubus saat dihubungi Media Indonesia, Senin (6/1).

MRT koridor barat ke timur akan mengubungkan Kalideres dengan Ujung Menteng. Rute-rute itu, menurutnya, merupakan rute yang gemuk dengan penumpang serta sarat potensi banjir.

"Ketika angkutan berbasis jalannya sudah lumpuh, masyarakat tetap punya alternatif lain. Ini harus segera dilakukan karena kita tidak tahu banjir akan sebesar apalagi di masa depan. Terlebih Pemprov DKI seperti tidak melakukan apa-apa untuk mengatasi banjir," ujarnya.

Selain itu, untuk solusi jangka menengah ia juga mendorong adanya perbaikan infrastruktur jalan yang selalu tergenang saat banjir. Perbaikan bisa dilakukan dengan pembangunan saluran yang lebih besar atau kolam retensi di bawah tanah untuk tampungan air.

Hal itu guna mencegah jalan tergenang banjir dalam waktu cukup lama hingga dapat mengganggu aktivitas warga.

"Seperti di depan kampus saya itu dari tahun ke tahun selalu banjir. Bedanya sebelumnya cepat surut. Kemarin lebih lama surutnya. Jadi seharusnya ada perbaikan dari tahun ke tahun, bukan malah lebih parah," tandasnya.

Demi menunjang kelancaran moda transportasi umum, Pemprov DKI juga bisa melakukan strategi lain seperti menempatkan lebih banyak petugas serta pompa-pompa di jalan-jalan yang selalu tergenang air saat musim hujan.

"Jadi ada prioritas begitu untuk jalan-jalan yang dilalui Transjakarta atau rel KRL. Sehingga aktivitas warga tidak terganggu," kata Trubus.

Menurutnya, moda transportasi umum seharusnya bisa menjadi penyelamat warga agar tetap bisa beraktivitas saat kendaraan pribadi tidak bisa menerjang banjir.

Namun, faktanya moda transportasi ikut lumpuh saat banjir. Trubus pun khawatir hal ini tidak berdampak positif bagi Jakarta yang akan segera melepas label ibu kota dan beralih menjadi kota bisnis.

"Jangan-jangan nanti setelah tidak jadi ibu kota malah keteteran sendiri dan gagal jadi kota bisnis karena banjir. Hal ini tidak boleh terus dibiarkan," tukasnya.

Baca juga: Pemilik Ruko yang Ambruk di Slipi Diduga Lalai Lakukan Perawatan

Sebelumnya, akibat banjir yang menggenangi Jakarta sejak 1 Januari lalu beberapa belasan TransJakarta mengalami perpendekan rute hingga stop operasi total. Sebabnya, jalan yang dilalui terputus aksesnya akibat banjir.

Tidak hanya TransJakarta, KRL Commuterline khususnya relasi Tangerang-Duri sempat memperpendek rute menjadi Tangerang-Batu Ceper karena adanya banjir yang menggenangi lintasan rel. KA Bandara pun turut terdampal hingga berhenti operasi total selama empat hari. (OL-6)

BERITA TERKAIT