06 January 2020, 17:41 WIB

TGUPP DKI Buka Alasan Tolak Normalisasi Ciliwung di Kampung Pulo


Selamat Saragih | Megapolitan

MI/Pius Erlangga
 MI/Pius Erlangga
Naturalisasi Sungai

PAKAR Hidrodinamika Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga anggota Tim Gubernur DKI Jakarta untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI Jakarta, Muslim Muin, mengatakan, naturalisasi adalah solusi untuk mengatasi banjir di Jakarta. Konsep naturalisasi bisa mencontoh kepada apa yang biasa dilakukan orang-orang pada zaman dahulu.

Menurut Muslim, dengan menampung aliran air hujan yang turun agar tidak menggenangi jalan raya. Cara penampungan tersebut bisa dilakukan dengan membuat lubang biopori di halaman rumah atau membuat sumur-sumur terbuka agar air masuk ke dalam sumur tersebut.

"Air ini kan dari talang ya turun ke bawah. Nah ini ditampung. Bersih kok ini airnya. Ini seperti cara nenek moyang kita pada zaman dulu sudah terbiasa melakukan hal itu. Selain bisa mencegah air meluap ke luar, cara ini juga bisa mencegah kekeringan di saat kemarau karena ketika kekeringan kita memiliki cadangan air," ujar Muslim, di Jakarta, pada Senin (6/1).

Muslim menambahkan, dalam membuat penampungan air seperti ini bisa dilakukan tidak hanya oleh orang-orang mampu, tapi bisa juga warga Jakarta yang tinggal di permukiman padat penduduk. "Ya bisa buat sumur penampungan seperti itu. Kalau tidak mampu nanti akan dibantu dari APBD DKI asalkan berkomitmen untuk menjalankan naturalisasi. Kalau orang kaya banyak uang melakukan hal itu nanti dapat insentif pajak. Pak Gubernur sudah merancang ini, tinggal nanti bagaimana keputusannya untuk kemudian dilaksanakan," lanjut Muslim.

Dia meyakini jika ada 30 persen penduduk Jakarta yang menerapkan konsep tampungan air ini, dalam waktu enam bulan saja permasalahan banjir bisa sedikit terurai dan efektif mengatasi banjir.

Normalisasi Ciliwung

Muslim menambahkan, konsep normalisasi yang didengungkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bukannya tidak dijalankan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Justru sudah dijalankan dengan baik, tapi tidak digembar-gemborkan.

Misalnya dengan penggunaan pompa yang menyalurkan air ke laut. Hal ini menurut Muslim merupakan salah satu bentuk normalisasi.

"Ada Pak Anies larang penggunaan pompa? Nggak kan? Nah ini berarti dia tidak anti dengan normalisasi. Karena penggunaan pompa ini termasuk normalisasi," ungkap Muslim.

Menurut dia, normalisasi yang ditolak Pemprov DKI Jakarta adalah normalisasi di Kampung Pulo yang menurut Muslim tidak menjamin tidak akan ada banjir jika normalisasi dilakukan.

"Siapa yang bisa menjamin tidak akan banjir lagi? Apalagi pemerintah pusat tidak mau membantu mengeruk endapan di sungai. Kalau tidak dikeruk bagaimana bisa maksimal tampungannya? Pemprov DKI Jakarta tidak bisa mengeruk sungai karena kewenangannya kementerian. Kalau kami keruk nanti menyalahi anggaran bisa kena biaya ganda nanti," kritik Muslim.

Menanggapi pernyataan BMKG yang menyatakan hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi pada beberapa hari ke depan, Muslim meminta BMKG jika mengumumkan akan turun di satu wilayah maka harus disertai dengan angka. Sehingga warga bisa paham bahwa curah hujan dengan intensitas seperti itu bisa dikatakan ekstrem, maka masyarakat diminta waspada.

"Misalnya akan hujan di daerah Taman Mini, Jakarta Timur, sertakan pula berapa curah hujannya? Misalnya 60 milimeter per jam atau 370 milimeter per jam. Jadi warga tahu apakah termasuk ekstrem atau tidak dan harus bagaimana mempersiapkan sebelum hujan benar-benar turun. Sama saja dengan pengumuman gempa kan ada tuh angkanya berapa skla richter. Nah ini hujan juga harusnya demikian agar masyarakat paham dan teredukasi masalah kesiapsiagaan dini ini," ujar Muslim. (OL-11)

BERITA TERKAIT