05 January 2020, 18:15 WIB

ANRI Gunakan Cara Alami untuk Restorasi Arsip Korban Banjir


Indriyani Astuti | Megapolitan

Medcom.id/ Jufriansyah
 Medcom.id/ Jufriansyah
Kepala Sub Direktorat Restorasi ANRI, Anak Agung Gede Sumardika. 

ARSIP Nasional Republik Indonesia memberikan layanan bagi masyarakat apabila ingin merestorasi arsip keluarga yang rusak akibat banjir. Kepala Sub Direktorat Restorasi Arsip ANRI Anak Agung Gede Sumardika menjelaskan arsip keluarga seperti ijazah, izin mendirikan bangunan, surat tanah dan sebagainya dapat direstorasi. Restorasi, terang Agung, menggunakan cara-cara alami dan sederhana sesuai ilmu kearsipan.

"Contoh mengerikan dengan menggunakan kipas angin tidak dijemur dibawah sinar matahari," ujarnya ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Minggu (5/1).

Baca juga: Fraksi NasDem Minta Pemprov DKI Lebih Tanggap Saat Banjir

Lebih lanjut, dijelaskannya, penanganan restorasi arsip menggunakan cara alami dilakukan oleh ANRI, karena banjir yang terjadi tidak disertai lumpur sehingga penanganannya pun menyesuaikan. 

Sementara itu, apabila arsip yang terdampak karena banjir lumpur atau tsunami dapat diterapkan teknologi freeze-drying (pengeringan beku). Teknologi tersebut dapat juga digunakan untuk memperbaiki dokumen. Prinsip dasar pengeringan beku (freeze drying) adalah proses menghilangkan kandungan air dalam suatubahan atau produk yang telah beku (es) tanpa melalui fase cair terlebih dahulu.

Program Layanan Restorasi Arsip Keluarga (LARASKA), terang Agung, bagian dari program besar ANRI yaitu penanganan arsip pascabencana. Program pasca bencana sudah dilakukan sejak 2004, saat penanganan arsip keluarga pasca Tsunami Aceh. Lalu, program ini secara rutin setiap tahunnya, seperti saat bencana tsunami yang terjadi 2019 di Palu, Jeneponto, Sulawesi gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Baca juga: Mulai Hari Ini Seluruh Perjalanan KRL Kembali Normal

"Tim bencana ANRI langsung terjun ke lokasi," ucapnya.

Selain penanganan bencana, Agung mengatakan, ANRI juga memberikan bimbingan teknis ke Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), walaupun memang belum keseluruhan dilakukan. Kendalanya, ungkap dia, anggaran. (OL-6)

BERITA TERKAIT