05 January 2020, 17:00 WIB

Wakil Ketua KPK: Perpres OTK KPK tidak Perlu


M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum

MI/M. Irfan
 MI/M. Irfan
Pimpinan KPK terpilih Nurul Ghufron

WAKIL Ketua Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK), Nurul Gufron, berpendapat Peraturan Presiden (Perpres) terkait Organisasi Tata Kerja (OTK) tidak perlu. Karena wewenang tersebut dimiliki oleh internal Pimpinan KPK.

Wewenang tersebut sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2003 Tentang Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Mau Bentuk Irjen KPK, Arsul: Revisi UU KPK Dulu

Pasal 25 Ayat (2) 30/2003 berbunyi bahwa ketentuan mengenai prosedur tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"OTK memang ada perdebatan. Begini, pemerintah sedang menyusun draft Perpres tentang tata kerja pimpinan. Padahal di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memerintahkan atau memandatkan menyusun OTK ini. Pasal 25 UU 19/2019 tetap seperti 30/2002," kata Nurul kepada Media Indonesia, Minggu (5/1).

Sehingga, Pimpinan KPK saat ini mengupayakan agar OTK KPK disusun oleh internal KPK. Upaya tersebut akan dilakukan dalam bentuk diskusi dengan pemerintah.

"UU tersebut memandatkan bahwa struktur kerja KPK diatur dibawah KPK sendiri. Kami akan mendalami ini dan akan berdiskusi dengan pemerintah," ujar Nurul.

Dosen Universitas Jember tersebut mengungkapkan bahwa produk hukum yang memayungi OTK adalah Keputusan KPK sesuai Pasal 25 Ayat (2) 30/2002 pasal tersebut tidak dirubah artinya tetap.

Pasal itu secara tegas menyebutkan organisasi dan tata kerja lembaga antirasywah diatur dengan keputusan KPK.

"Kami berpendapat bahwa Perpres tentang OTK itu tidak perlu karena UU 30/2002 Pasal 25 ayat (2) yang tidak diubah 19/2019 memandatkan tentang struktur KPK diatur oleh Pimpinan KPK sendiri,"jelas Nurul.

"Kami berharap Organisasi Tata Kerja dimandatkan Pimpinan KPK sesungguhnya itu wilayah kami. Tapi kami akan berdiskusi dengan pemerintah apa dasarnya sehingga kami bisa memahami lebih lanjut," ungkap Pria kelahiran Sumenep, Madura tersebut.

Dirinya juga belum menegetahui terkait dengan dampak atau konsekuensi apabila Perpres tersebut dilahirkan.

Baca juga: Presiden Minta PUPR Segera Buka Akses Lokasi Bencana Bogor

Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Periode Sebelumnya, Laode Muhammad Syarief, berharap pemerintah dalam membentuk Perpres KPK turut menggandeng KPK secara penuh.

"Saya berharap semua peraturan perundang-undangan baik itu dalam bentuk Perpres atau Peraturan Pemerintah seharusnya dikonsultasikan dulu dengan KPK sebelum disetujui oleh Presiden,"ungkap Laode. (OL-6)

BERITA TERKAIT