03 January 2020, 22:44 WIB

DPR: Pemerintah Harus Tegas dan Terukur soal kedaulatan di Natuna


Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum

Abtara/M. Risyal Hidayat
 Abtara/M. Risyal Hidayat
KRI Teuku Umar-385 usai Upacara operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020

WAKIL Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, meminta agar pemerintah segera melakukan tindakan tegas atas pelanggaran kedaulatan Indonesia.

Tindakan nyata di lapangan yang tegas, terarah, dan terukur harus dilakulan terhadap siapapun yang melanggar kedaulatan Republik Indonesia.

Kharis mengatakan, pemerintah jangan hanya protes atas manuver kapal coast guard Tiongkok yang mengawal puluhan kapal yang diduga mencuri ikan di sekitar 3.8 Nautical Miles dari garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Kalau terbukti beri tindakan tegas, terukur dan jelas kita tidak pernah main-main soal Kedaulatan NKRI," tutur Kharis, dalam keterangan pers, Jumat, (3/1).

Baca juga : Indonesia Nilai Tiongkok Langgar Kesepakatan Hukum Laut

Kharis mengatakan, pemerintah Tiongkok tidak bisa secara sepihak mengklaim memiliki kedaulatan di wilayah tertentu. Ia mengatakan semua ada aturan hukumnya bukan asal klaim.

"Silahkan mereka klaim tapi kita punya sikap dan menghormati hukum internasional ada ZEE, dan Natuna serta wilayah yang meliputinya sejauh 200 Mil laut itu jelas wilayahnya Republik Indonesia," tutur Kharis.

Kharis juga meminta menteri pertahanan untuk segera membangun System Marine Surveillance. Dengan begitu deteksi dini masuknya kapal-kapal dapat dilakukan.

"Itu harus segera diintegrasikan sehingga segala sesuatu yang sifatnya cegah dini kita harus bangun yang canggih untuk mengawasi perairan Indonesia agar menndeteksi lebih dini kapal-kapal asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia," tutup Kharis. (OL-7)

BERITA TERKAIT