03 January 2020, 17:51 WIB

DPRD DKI Jakarta Kritik Pemprov yang Tidak Siap Antisipasi Banjir


Selamat Saragih | Megapolitan

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
 ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
 Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak siap menghadapi banjir sekarang ini. Ketidaksiapan itu terlihat antara lain pada kurang memadainya peralatan untuk menanggulangi banjir seperti pompa air.

"Dulu pada tiap tahun anggaran APBD kita beli alat. Salah satu contohnya alat- alat penyedot air untuk ke atas. Beli aki tahun 2019, bulan 11 pas dinyalakan, enggak nyala akinya (buat pompa). Artinya persiapan semacam ini saja, pihak eksekutif enggak siap. Harusnya dengan adanya curah hujan mulai turun, sudah cek barang semua untuk kita perang di lapangan," kata Prasetio, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (3/1).

Prasetio mengatakan, Pemprov DKI Jakarta seharusnya selalu siap menghadapi masalah terbesar Jakarta yakni banjir dan macet.

Sebagian besar anggaran seharusnya diproyeksikan untuk menghadapi kedua masalah tersebut.

Menurut Prasetio, program-program lain seperti revitalisasi trotoar tidak diprioritaskan.

"Fokus anggaran kita tahun 2020 itu dua permasalahan di Jakarta yang sangat berat masalah banjir dan macet. Yang lain-lain entar dulu deh. Ini diberesin dulu, jangan memperbesar kayak trotoar-trotoar tapi di bawah trotoar kita enggak tahu," kata Pras sapaan akrab Prasetio Edi Marsudi.

Politisi PDI-P itu menyatakan, salah satu cara mengatasi banjir yakni dengan melakukan normalisasi sungai.

Dia menambahkan, sejauh ini normalisasi atau yang disebut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai naturalisasi, belum terlihat.

"Pokoknya Jakarta harus dicari solusi yang terbaik yaitu normalisasi. Masalah komunikasi atau tidak dia sebagai pemegang hak kekuasaan keuangan, dia punya SKPD. Itu harus dilaksanakan," ujarnya.

Pada sisi lain terkait bencana banjir ini, Mendagri meminta perusahaan yang punya program CSR untuk membantu korban banjir.

Karena hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya menyebabkan banjir di sejumlah tempat sejak Rabu lalu sampai hari ini.

Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ada tujuh kelurahan di Jakarta yang terendam banjir. Kelurahan-kelurahan itu tersebar di Jakarta Pusat, Selatan, Utara dan mayoritas Jakarta Timur.

Tujuh keluharan itu meliputi Kelurahan Makasar, Pinang Ranti, Halim Perdana Kusuma, Kampung Melayu, Rorotan, Rawa Buaya, dan Manggarai Selatan.

Dialihkan ke Formula E

Warganet menuding anggaran untuk mencegah banjir DKI Jakarta rupanya dalam rapat pembahasan APBD DKI Jakarta tahun 2020 dipangkas lalu dialihkan untuk mendukung pendanaan Formula E.

Catatan Media Indonesia, masalah pengalihan anggaran proyek penanggulangan banjir, khususnya biaya pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung mendapat protes keras dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta.

Alasan Fraksi PSI (William dan kawan-kawan) menolak penggunaan dana penanganan banjir normalisasi Kali Ciliwung dialihkan ke program Formula E 2020 karena tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI dalam lima tahun Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta.

Namun ketika dikonfirmasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, "Tidak benar. Itu mengarang."

Tapi sampai sekarang Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta belum mencabut protesnya. Anggota Dewan dari kaum milenial itu tetap ngotot pihaknya tidak akan menyetujui anggaran normalisasi Kali Ciliwung dialihkan untuk biaya penyelenggaraan Formula E 2020 mobil listrik. (OL-4)

BERITA TERKAIT