03 January 2020, 14:10 WIB

Banjir Jakarta, antara Anugerah dan Bencana


Restu Gunawan Sejarawan, Penulis buku: Gagalnya Sistem Kanal: Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa, Bekerja di Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud | Opini

Seno
 Seno
Ilustrasi

GUBERNUR Jenderal Jan  Pieterszoon Coen mungkin tidak pernah menduga bahwa pelabuhan kecil yang dipilih menjadi pusat ibu kota di Hindia Belanda dengan nama Batavia pada 4 Maret 1621, akan menjadi kota sebesar dan sepadat ini.

Kota yang kini menjadi Jakarta sebenarnya hanya disiapkan untuk ibu kota sementara. Dalam ratusan tahun, Belanda berusaha mencari pengganti ibu kota, ternyata tidak pernah mendapatkan gantinya. Pemerintah Indonesia pun melanjutkan saja apa yang telah ditetapkan Belanda dengan segala problem yang meliputi kota ini.

Problem besar yang selalu menghantui Jakarta dari masa ke masa, satu di antaranya ialah banjir. Banjir dan Jakarta sebenarnya sudah terjadi sejak ribuan tahun. Bahkan, mereka saling bersinergi dan saling mengisi.

Dataran Jakarta dari pesisir hingga kawasan Monas sekarang diperkirakan terbentuk dari dataran banjir yang sudah berlangsung sejak lama. Sekitar 50 meter terjadi dataran baru di pesisir Jakarta akibat sedimentasi dan banjir yang membawa butiran-butiran pasir serta tanah dari kawasan hulu.

Banjir ialah upaya air untuk pulang ke rumahnya sendiri. Ma-salahnya ialah ‘rumah air’ sudah direbut manusia dengan mengatasnamakan pembangunan. Jadi, banjir dan hujan sebenarnya ialah anugerah alam karena banjir membawa kemakmuran dan kesuburan tanah.

Jakarta sebagai kawasan memang tidak pernah dilepaskan dari musibah banjir. Bahkan, Belanda yang menguasai Batavia (Jakarta) hampir 400 tahun tidak pernah berhasil mengatasi banjir Jakarta. Dalam pengendalian banjir, Belanda lebih memfokuskan pada pembangunan kanal. Kanal terakhir yang dibuat ialah Kanal Banjir Kalimalang dari Mangga-rai sampai Karet yang saat ini lebih dikenal sebagai Kanal Barat (1911–1919).

Pada masa Orde Lama dibentuk Kopro Banjir yang menghasilkan Waduk Melati, Waduk Setia Budi, Pluit, Surabaya, dan lain-lain. Hampir 50 tahun, tidak ada lagi pembangunan waduk baru di dalam kota. Pemerintah masa Orde Baru sibuk membangun kanal-kanal banjir di dalam kota, tetapi hasilnya tidak signifikan.

Mengendalikan banjir

Ada dua level ketika berbicara tentang banjir. Pertama, air genangan yang disebabkan hujan lokal sehingga air tidak bisa terserap tanah dan tidak bisa mengalir ke badan sungai. Pro-blem ini sampai sekarang belum berhasil diselesaikan pemerintah. Hampir setiap hujan deras di Jakarta terjadi genangan. Kedua, banjir kiriman dari wilayah hulu. Jika dua kejadian ini terjadi dalam satu waktu, pasti akan terjadi banjir besar.

Pertanyaan besarnya ialah apakah normalisasi Sungai Ciliwung dan selesainya Waduk Ciawi akan menyelesaikan masalah banjir di wilayah hilirnya? Tentu ini masih belum menjamin karena masalah air genangan yang ada di setiap wilayah belum selesai karena kawasan tersebut tertutup rapat bangunan.

Untuk mengatasi ini perlu keberanian pemimpin untuk tidak populer dalam menata kawasan karena penataan permukiman membutuhkan keberanian dan bisa menimbulkan konflik sosial.

Selain itu, perlu desain baru terhadap sistem permukiman di Jabodetabek. Tentang Waduk Ciawi juga tidak bisa menjamin daerah hilir bebas banjir karena 13 su-ngai besar yang melintasi Jakarta mempunyai peran yang hampir sama dalam menyumbang terjadinya banjir. Waduk Ciawi bukan segala-galanya dalam mengendalikan banjir Jabodetabek.

Untuk itu, ada bagusnya belajar dari kegagalan Belanda, mengendalikan banjir di Jakarta. Belanda salah memahami unsur geografis dan topografis Jakarta yang dianggap sama dengan Amsterdam. Padahal, dataran rendah Jakarta terbentuk dari sedimentasi Gunung Salak dan sekitarnya yang berlangsung ribuan tahun.

Kesalahan kedua, Belanda terlena tidak memasukkan unsur budaya dan perilaku masyarakat Hindia Belanda yang berbeda dengan perilaku bangsa Eropa. Penduduk Batavia pada masa itu sangat multietnik. Penduduknya datang dari berbagai daerah dengan budaya masing-masing.

Orang yang terbiasa tinggal di pinggir-pinggir sungai dan laut pasti mempunyai perbedaan pandangan terhadap sungai dengan orang-orang dari daerah pedalaman dan pegunungan. Jadi, perilaku manusia ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengendalian banjir Jakarta.

Provinsi diperluas

Diskusi banjir hari ini sebenarnya tidak relevan lagi kalau hanya berbicara Jakarta karena sudah jelas cakupan banjir melingkupi wilayah yang cukup luas, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Penanggulangan banjir Jakarta tidak akan berhasil tanpa melibatkan wilayah sekitarnya. Pada 2007, ketika terjadi banjir besar di Jakarta, konsep The Greater Jakarta sudah pernah didiskusikan. Inti dari gagasan ini ialah membangun Jakarta dengan menempatkan daerah sekitarnya dalam satu konsep penataan tata ruang yang integratif. Namun, kini konsep tersebut tidak ada kelanjutannya.

Untuk itu sudah waktunya direncanakan penataan kota yang lebih komprehensif dan cakupan yang lebih luas dengan menyatukan satu perencanaan kota yang meliputi Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang.

Sudah saatnya dipikirkan adanya perluasan provinsi Jakarta yang meliputi wilayah dari hulu hingga hilir aliran Sungai Ciliwung, tentu dengan dipimpin seorang gubernur atau menteri yang ditunjuk presiden. Sehingga dalam penataannya bisa dilakukan dalam satu manajemen tata ruang yang komprehensif. Sulitnya koordinasi antarwilayah telah menjadi penghambat penataan daerah aliran sungai. Egosentrisme pemimpin antarwilayah dalam berkoordinasi telah menjadi kendala yang nyata.

Akhirnya membangun Jakarta memerlukan seni tersendiri agar berhasil dan mengutip moto Jan Pieterszoon Coen, 450 tahun yang lalu sewaktu memulai menempati ibu kota Batavia yang hingga kini masih sangat relevan, dispereert niet (jangan putus asa).

BERITA TERKAIT