03 January 2020, 10:35 WIB

Ego Sektoral Warga Sengsara


Akmal Fauzi | Megapolitan

MI/HARIYANTO
 MI/HARIYANTO
Anak-anak berenang berusaha menembus banjir di Jalan Raden Patah, Parung Serab, Ciledug, Tangerang, Banten, kemarin

SELURUH stakeholder diharapkan bahu-membahu menangani persoalan banjir yang menerpa wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Seluruh stakeholders termasuk pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diminta ikut terlibat secara aktif dalam menyelesaikan persoalan. Ego sektoral harus ditanggalkan. Jika tidak, hal itu akan membuat warga sengsara akibat dari bencana banjir yang tidak dapat ditangani.

Benang merah itu dikemukakan sejumlah kalangan, termasuk Presiden Joko Widodo, saat menanggapi terjadinya banjir yang menerpa wilayah Jabodetabek dua hari terakhir.

Menurut Jokowi, banjir di Ibu Kota dan sekitarnya yang terjadi awal tahun ini paling parah terjadi di empat DAS di DKI Jakarta, yakni DAS Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter.

Jokowi mengatakan, upaya pe­ngendalian banjir di keempat DAS itu dilakukan sejak jauh hari. Namun, itu terkendala sejak 2017 lantaran masalah pembebasan lahan.­ “Saya ingin kerja sama itu dibangun pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar semuanya bisa tertangani,” kata Presiden seusai Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia di Gedung BEI, Jakarta, kemarin.

Hulu-hilir

Terkait normalisasi di wilayah hilir, Jokowi menyebut program Pengendalian Banjir Sungai­ Ciliwung sudah ditangani 16 kilometer dari rencana keseluruhan 33 kilometer.

Adapun penanganan di wilayah hulu, tambah Jokowi melalui akun Instagram resminya, Kamis (2/1), ada pembangunan bendungan Bendung­an Ciawi dan Bendungan Sukamahi dengan kemajuan pembebasan tanah di atas 90% dan perkembangan pembangunan fisik mendekati 45%.

Terkait kooordinasi penanganan banjir, Pemkot Bekasi mengaku sudah lama meminta langsung prog­ram normalisasi Kali Bekasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). “Pak Wali Kota sudah berkoordinasi juga dengan Kementerian PU soal normalisasi ini,” ung­kap Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Arief Maulana, kemarin.

Arief mengatakan kondisi Kali Bekasi memang memprihatinkan. Kali yang mengalir dari Kabupaten Bogor ke wilayah paling utara Bekasi itu dikatakan membutuhkan pelebar­an 80 meter di sisi kanan dan kiri.

Sebelumnya, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementeri­an PU-Pera meminta Pemkot Bekasi membebaskan lahan di sepanjang bantaran Kali Bekasi sebagai syarat agar Kali Bekasi bisa dinormalisasi.

Di lain sisi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan normalisasi sungai bukan solusi utama dalam pengendalian banjir. Anies  mengatakan hal itu saat meninjau Kampung Pulo, Jaktim, Kamis (2/1).

Anies melihat pengendalian banjir di Jakarta dipengaruh oleh penyelesaian dua waduk di daerah hulu. Selesainya kedua waduk diyakini Anies dapat mengurangi volume air yang tiba di hilir hingga 30%.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan mengelola air dan sungai lebih sulit jika dibandingkan dengan mengendalikan orang. “Jangan saling lempar tanggung jawab. Namun, semua harus koordinasi, baik pusat, provinsi, Jakarta, maupun daerah yang terkena dampak,” ujar Ade.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meminta A­n­i­­­es tidak sa­ling menyalahkan, tapi fokus untuk pe­ngendalian dan penanganan banjir.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau sejumlah instansi memaksimalkan komunikasi dan koordinasi dalam menangani banjir. “Tidak malah melempar tanggung jawab dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” kata Puan. (Gan/Put/Ssr/Sru/DD/X-6)

BERITA TERKAIT