03 January 2020, 09:51 WIB

Muhammadiyah Kerahkan Bantuan untuk Korban Banjir


mediaindonesia.com | Megapolitan

MERESPON bencana banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Muhammadiyah mengerahkan bantuan untuk para korban sesuai kebutuhan di lapangan. Pos induk tanggap darurat berada di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl Menteng Raya no 62 Jakarta Pusat.

Deklarator Jaringan Intelektual Berkemajuan (JIB) David Krisna Alka mengatakan, melalui Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Persyarikatan Muhammadiyah mengerahkan kekuatan bantuan kemanusiaannya untuk membantu korban banjir di Jabodetabek.

“Penanganan korban dan bantuan kemanusiaan banjir di Jabodetabek dan korban bencana yang melanda di sejumlah daerah Indonesia, respons terbesar dan tercepat yang terorganisir selain dari institusi negara adalah Muhammadiyah. Muhamamdiyah merupakan gerakan sosial-kemanusiaan terbesar di Indonesia” kata David yang juga Wasekjen Pimpinan Pusat Pemuda Muhamadiyah, di Jakarta, Kamis (2/1).

Baca juga: 70% Titik Banjir di Tangerang Sudah Surut

Dulu, ada Trisula Muhammadiyah yang sudah umum dikenal masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Tapi kini, jelas David, Muhammadiyah juga punya Trisula baru, yakni pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, dan gerakan zakat.

Menurut David, trisula baru itu sudah bergerak terlembaga dalam bentuk MDMC, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), dan Lazismu. Ketiganya itu adalah gerakan kemanusiaan yang tersistem dan terorganisir rapi dan bergerak secara nyata untuk membantu masyarakat Indonesia.

“Selain membantu penanggulangan bencana di Indonesia, MDMC Muhammadiyah juga sudah bergerak membantu korban bencana di beberapa negara. Bahkan, trisula baru Muhammadiyah ini, juga sudah mendapat penghargaan dari organisasi dunia, seperti PBB," ungkap David.

“Sedari dulu hingga kini, sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, peran Muhammadiyah sejati-jatinya gerakan perbuatan yang tampak dalam kenyataan, bukan sekadar banyaknya kuantitas anggota saja. Pemerintah harus paham itu” pungkas David yang juga Peneliti MAARIF Institute for Culture and Humanity ini. (RO/OL-2)

BERITA TERKAIT