02 January 2020, 12:33 WIB

Heraclitos, Politik dan Tahun Baru


Asep Salahudin Kolomnis, Wakil Rektor IAILM Tasikmalaya | Opini

MI/TIYOK
 MI/TIYOK
Ilustrasi

ADALAH Heraclitos,  filsuf  pengkritik  Homerus,   Arkhilokhos, Hesiodos, Phythagoras, Xenophanes, yang memberikan tanda tentang abadinya perubahan dan di luar itu sementara. Waktu yang terus bergerak dan tak mungkin kembali, seperti air yang tidak berhenti mengalir menuju laut lepas, panta rhai. Dalam ungkapannya bahwa, “Engkau tidak dapat turun dua kali ke sungai yang sama."

Maka tidak ada aktivitas yang paling  tepat di penghujung 2019 kecuali melakukan renungan personal dan kolektif tentang segenap peristiwa yang  telah lewat dengan sebuah harapan bahwa pada tahun mendatang kebaikan akan berlipat ganda dan segenap kekeliruan, kesalahan dan kekhilafan tidak lagi terulang.

Waktu tidak hanya memiliki kemampuan membuat kita  semakin dewasa, namun juga mempunyai kesanggupan meramalkan hari esok seperti apa yang akan dijejaki. Waktu sebagai sebuah kekuatan otonom dan kita seringkali disekap lupa dan baru sedar ketika waktu sudah berlalu. Itu juga yang ditenggarai Imam Ali, “Rezki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan perolehannya lebih banyak di hari esok, tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin kembali besok hari.”

Sungai yang mengalir
Cendekiawan Timur Tengah Malik bin Nabi pernah mengatakan, “Waktu adalah aliran sungai yang mengalir ke berbagai tempat sejak dahulu, melewati nusa,  menyinggahi  kampung dan mendatangi  kota. Waktu mengorbitkan semangat atau melenakanmanusia. Ia diam seribu bahasa dan manusia acapkali tidak menyadari wujud waktu dan melupakan nilainya walaupun segala sesuatu --selain Tuhan-- tidak akan mampu berkelit diri darinya.”

Dalam kearifan Sunda  bahkan waktu itu dipercakapkan sampai satuan-satuan terkecil seperti terangkum pada frasa: tengah poe (pukul 12 siang), panonpoe lingsir ngulon (pukul 1 siang), kalangkung satungtung (pukul 14.00), tunggang gunung (pukul 16.00), sariak layung (17.00), surup (pukul 18.00), sandekala atau sareupna (antara pukul 17.00-18.00), harieum beunget (pukul 19.00), sareureuh budak (pukul 20.00), tumoke (21.00), sareureuh kolot (pukul 22.00), indung peuting (pukul 23.00), tengah peuting (pukul 00.00), tumorek (pukul 01.00), janari leutik (pukul 02.00), janari geude (pukul 03.00), balebat (pukul  05.00), carangcang tihang (pukul 06.00), meletek panonpoe (pukul 07.00), ngaluluh taneh (pukul 08.00), hanuet moyan (pukul 09.00), rumangsang (pukul 10.00), pecat sawed (pukul 11.00).

Tahun politik
Sepanjang 2019, hal yang paling mencolok adalah sengketa nitizen di media sosial tentang pilihan Presiden, ujaran kebencian yang merajalela  karena urusan sentimen keagamaan. Sebagian kecil  pelakunya bahkan harus berurusan dengan pengadilan karena tidak bisa  mengontrol diri dalam melihat suhu politik yang panas.

Padahal kita tahu dalam politik  tak ada kawan abadi, yang  abadi adalah kepentingan. Kita seringkali  mendengar ungkapan  klasik yang nyaris tak terbantahkan kebenarannya ini. Sebuah ungkapan yang bisa jadi menggambarkan potret sejarah politik kita sepanjang tahun 2019. Dan akhirnya ternyata antara koalisi dan oposisi  tidak jelas lagi garisnya. 

Ternyata irisan yang menjadi titik temu semuanya adalah kepentingan yang dalam praktiknya berwatak  transaksional  atau lebih konkret lagi bagi-bagi kursi. Rebutan kekuasaan pada gilirannya menjadi puncak aktivisme  tindakan politik sepanjang 2019. Karena kekuasaan nampak sulit diraih secara sendiri-sendiri, maka  mereka berserikat  menyatukan ragam  keinginan yang kemudian penyatuan itu  sering disebut koalisi itu.

Koalisi yang menang ciri utamanya bisa mengantarkan  calon yang diusungnya menjadi pucuk pimpinan negara. Koalisi  yang kemudian merasa paling berhak  mengajukan calon menterinya kepada presiden terpilih. Mustahil orang berkoalisi tanpa hasrat berkuasa, tidak mungkin sebuah perserikatan dimaksudkan tidak melibatkan pamrih.  

Penghujung 2019 pemerintah terpilih menyorongkan tekad tentang  kontinuitas infrastruktur yang akan ditopang penguatan SDM (Sumber Daya Manusia).  Indonesia sebenarnya  telah berada di rel yang  tepat selama yang berikut ini berjalan efektif seperti diuqtarakan Presiden Jokowi: birokrasi bergerak efesien dan memberikan pelayan prima, investasi menyediakan seluas-luasnya lapangan kerja serta penguatan basis ideologi  Pancasila demi  solidnya persatuan di atas hamparan  kearifan purba Bhinka Tunggl Ika.

2020 berkelit dari kecewa
Ada sebuah lelucon getir, saya kutip dari Daniel Dhakidae (Prisma, 2019),  menggambarkan masyarakat Uni Soviet yang kecewa karena kegagalan ekonomi yang sebelumnya telah dicanangkan Gorbachev. Konon lelucon ini selalu diceritakan Gorbachev sendiri dalam berbagai pertemuan, di banyak  kesempatan.

“Dua orang antri membeli vodka (minuman keras). Setelah satu jam, dua jam baris antrian tidak bergerak. Semua menjadi tidak sabar. Akhirnya, salah satu di antara mereka tidak kuasa menahan diri: sudah cukup! Saya muak dengan hidup begini. Di mana-mana orang antre, tidak ada yang bisa dibeli, laci toko kosong-melompong. Semua ini gara-gara Gorbachev dengan perestroika dan glasnot konyol itu. Sekarang saya akan ke Kremlin untuk membunuhnya. Sesudah dua jam, orang itu kembali, masih marah-marah dan berkata: Bajingan. Di Kremlin baris antrean orang untuk membunuh Gorbachev lebih panjang lagi dari ini.”

Atau juga tidak kalah menariknya satir lain dari buku yang sama tentang kondisi ekonomi   morat marit Uni Soviet saat Ketua Brezhnev mendapat pertanyaan seorang menteri RRT, “Sebaiknya saya jawab begini saja,” kata Brezhnev. “Reagen punya 100 penasihat ekonomi dan salah satunya adalah seorang agen mata-mata, tetapi dia tidak tahu yang mana. Mitterand punya 100 kekasih selingkuhan dan salah satunya mengidap AIDS, tetapi dia tidak tahu yang mana. Saya punya 100 ekonom dan salah satunya brilian, tetapi saya tidak tahu yang mana.”

Saya kira seandainya lima visi Presiden Jokowi dipraktekan secara konsisten, tak akan ditemukan lelucon olok-olok seperti  yang terjadi di Soviet itu. Pasangan Jokowi/Ma’rif Amien sudah memiliki modal politik dan kapital sosial yang kuat untuk menata Indonesia lima tahun ke depan. Untuk membuktikan bahwa seluruh janji  yang telah diikrarkan di depan publik    dipastikan  dapat direalisasikan   sekaligus membungkam mereka yang selama ini meragukannya.  Diksi “saya pangkas”, “akan saya bubarkan”,”akan saya kontrol sendiri”, “tidak ada lagi kerja monotan,”  “akan saya gigit” seharusnya sudah cukup untuk melambangkan keseriusan bekerja.

Sudah saatnya Jokowi pada tahun-tahun mendatang  menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin yang tegas. Bahwa seluruh anggota kabinet berada dalam kontrol kuasanya. Dalam sistem presidensial, sebagai kepala pemerintahan  memastikan bahwa mesin birokrasi bergerak cepat untuk memberikan pelayanan demi terwjudnya kebajikan publik dan sebagai kepala negara melakukan penguatan politik kewargaan yang berporos pada terjaminnya Pancasila dan UUD 1945, hadirnya perikehidupan warga yang inklusif.

Cacian oposisi
Di alam demokrasi oposisi itu bukan hanya penting namun satu keharusan. Oposisilah yang biasanya punya pandangan jeli melihat pemerintah seandainya melakukan kekeliruan.  Oposisi yang tidak sekadar melakukan kritik, namun juga kritiknya itu didasarkan  pada argumentasi   memadai  bukan atas dasar  hinaan, cacian dan gelembung makian. Menarik apa yang disampaikan Jokowi dalam mengapresiasi posisi oposisi ini.

“Dalam demokrasi, mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh. Mendukung dengan militansi yang tinggi itu juga boleh. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silakan. Asal jangan oposisi menimbulkan dendam. Asal jangan oposisi menumbulkan  kebencian. Apalagi disertai dengan hinaan, cacian dan makian. Kita memiliki norma-norma agama, etika tata krama dan budaya yang luhur...”

Kerja-kerja politik yang dikembangkan semestinya melampaui sentimentalisme yang sifatnya ekslusif. Lima tahun ke depan para  pemimpin  terpilih baik eksekutif atau legilastif punya utang besar untuk menunaikan seluruh janjinya yang diutarakan selama kampanye, ditulis di spanduk dan dikibarkan melalu baliho serta dilipatkandakan lewat media sosial.

Janji adalah utang dan utang harus ditunaikan sebelum jatuh tempo.  Walau pun kita, minimal saya, tidak sepenuhnya yakin bahwa politisi itu akan membayar utang politik seutuhnya. Sudah terbukti berkali-kali, mereka sering kali menawarkan program bikin jembatan, padahal tahu di kampung itu tak ada jurang dan sungai.

Selamat Natal dan Tahun Baru 2020. Semoga kita senantiasa dalam limahan kebaikan. Aktivisme pada Tahun yang akan kita jejaki semakin menguatkan komitmen kemanusiaan  dalam terang intensi penghayatan  iman yang lapang.

BERITA TERKAIT