02 January 2020, 09:53 WIB

Optimisme di Tengah Dinamika Ekonomi Global


Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia | Opini

MI/Seno
 MI/Seno
Menteri Keuangan Sri Mulyani

TAHUN 2019 adalah tahun yang penuh ketidakpastian. Terutama akibat kebijakan ekonomi dan politik Amerika Serikat, baik melalui perang dagang dengan Tiongkok dan berbagai negara lainnya, serta arah kebijakan bank sentral AS, the Fed. Selain itu, kondisi geopolitik di berbagai belahan dunia, termasuk Brexit, eskalasi ketegangan di Timur Tengah, dan belahan dunia lain menambah risiko ketidakpastian global.

Hal itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia mengalami tekanan dan dikoreksi turun sebanyak tiga kali. Berbagai negara, termasuk Jerman dan Singapura, sempat mengalami kontraksi ekonomi. Sementara pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan India juga mengalami perlemahan. Pertumbuhan ekonomi global selama 2019 merupakan yang terburuk sejak krisis keuangan global 2009.

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan penurunan volume perdagangan global ini, bagaimana prospek ekonomi Indonesia ke depan?

Sebagai ekonomi yang terbuka, ketidakpastian global tersebut juga turut menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2019 melalui jalur ekspor, impor, dan investasi. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 masih bertahan dan diperkirakan mencapai 5,1%, tingkat yang relatif baik dibandingkan negara-negara lain di dunia, khususnya di antara ekonomi G20. Daya tahan ekonomi Indonesia di tengah volatilitas ekonomi global menjadi fondasi kuat bagi optimisme memasuki 2020.

Meski demikian, kita tidak boleh lengah dan harus tetap waspada. Akibat perang dagang AS-RRT, sektor manufaktur di berbagai negara masih konsisten berada di zona kontraksi, mengindikasikan masih adanya risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Perlemahan ekonomi dunia dan ketidakpastian geopolitik juga menyebabkan harga komoditas yang cenderung tertekan sepanjang tahun 2019. Nilai tukar terhadap dolar Amerika di berbagai negara di dunia yang sempat bergejolak sepanjang 2018 serta sebagian 2019 mulai menunjukkan stabilitas dan cenderung menguat menjelang akhir 2019. Hal ini seiring dengan penurunan suku bunga di berbagai negara dan meningkatnya likuiditas global.

Fundamental Ekonomi dan Proyeksi untuk 2020

Dengan berbekal populasi muda, meningkatnya kelas menengah dan kebijakan reformasi ekonomi yang terus dilakukan, Indonesia dapat menjaga momentum pertumbuhan. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dikatakan cukup berkualitas karena diiringi dengan perbaikan kesejahteraan. Tingkat pengangguran dan kemiskinan mencapai titik terendahnya dalam sejarah Indonesia, koefisien Gini Indonesia yang membaik mengindikasikan menurunnya ketimpangan, serta inflasi juga terkendali.

Pada 2020, diproyeksikan kondisi ekonomi global akan membaik dan tekanan terhadap ekonomi Indonesia akan berkurang. Meski demikian, kewaspadaan masih harus tetap dijaga. Dalam APBN 2020, pemerintah menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3%, cukup menantang namun masih cukup realistis. Permintaan domestik masih tetap akan menjadi kekuatan utama yang menopang pertumbuhan ekonomi ke depan.

Namun tantangan terbesar adalah menjaga optimisme konsumsi rumah tangga dan mengakselerasi investasi. Tren perbaikan sudah mulai terlihat di penghujung 2019. Realisasi penanaman modal kuartal ketiga 2019 tumbuh double digit 18,4%, baik untuk penanaman modal asing maupun dalam negeri.

Selain itu, indikator lain dapat dilihat menjelang akhir 2019 adalah nilai tukar Rupiah yang menunjukkan tren penguatan dan pergerakan secara umum yang masih relatif stabil. Ditambah lagi, inflasi terjaga di sekitar 3% pada November 2019, lebih baik dari target. Neraca perdagangan pada kuartal ketiga 2019 mencapai surplus US$1.26 miliar, tertinggi selama setahun lepas. Ditambah lagi, cadangan devisa cenderung stabil dan pada tingkat aman. Semua ini turut mendukung prospek ekonomi nasional.

APBN Sebagai Intrumen Penyokong Ekonomi

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 2020, pemerintah terus melakukan reformasi ekonomi di berbagai bidang, termasuk penyederhanaan regulasi dan perizinan, pembukaan kawasan ekonomi, dan perbaikan kebijakan perburuhan.

APBN 2020 adalah instrumen strategis untuk menyokong perekonomian Indonesia dengan mendukung kekuatan permintaan domestik melalui peningkatan produktivitas, serta membangun fondasi menuju Indonesia Maju dengan mengakselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan sumber daya manusia. APBN terus dijaga kesehatan dan kredibilitasnya agar menjadi instrumen countercyclical yang handal dan efektif dari berbagai aspek.

Dari sisi belanja, pemerintah terus mendorong kualitas belanja yang lebih baik, melalui sinkronisasi belanja pusat dan daerah, serta meningkatkan efisiensi belanja serta perbaikan perencanaan dan eksekusi anggaran, termasuk meningkatkan penyerapan belanja produktif.

Belanja sosial ditujukan untuk memperkuat sisi perlindungan sosial. Belanja barang terus diperketat efisiensinya, sedang belanja modal diakselerasi untuk menunjang pembangunan infrastruktur prioritas nasional. Belanja pegawai terus disempurnakan untuk mendorong reformasi dan efisiensi birokrasi yang harus makin bersih dan melayani.

Belanja daerah dalam bentuk transfer umum maupun khusus dan dana desa masih perlu diperbaiki dari segi ketepatan sasaran dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional dan perbaikan efisiensi belanja, serta harus makin bersih dari praktek korupsi.

Belanja pemerintah juga ditujukan untuk memperkuat pemerataan dan menciptakan keadilan ekonomi, seperti dukungan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kartu Pra-Kerja.

Belanja infrastuktur terus ditingkatkan guna mendorong konektivitas, ketahanan energi, mendukung perkembangan era digital, serta membentuk lingkungan yang sehat bagi tumbuhnya budaya kreatif dan inovasi.

APBN tetap menjalankan amanah untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia dengan menjaga alokasi 20 persen untuk pendidikan dan 5% untuk kesehatan. APBN 2020 juga memiliki beberapa inisiatif baru yang memberi penekanan pada aspek penguatan sumber daya manusia, seperti pemberian tax super deduction untuk vokasi dan litbang, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Dana Abadi Perguruan Tinggi, Kebudayaan, dan Riset.

Dari sisi penerimaan, untuk mendukung kebutuhan pendanaan pembangunan yang tinggi, dibutuhkan basis penerimaan negara yang kuat. Pemerintah terus memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, memperbaiki sistem informasi serta meningkatkan pelayanan publik. Rasio pajak terhadap PDB akan meningkat menjadi 11,6% pada 2020 dari sekitar 11% pada 2019.

Kebijakan perpajakan tetap berimbang antara optimalisasi penerimaan dengan penyediaan insentif yang terukur untuk mendorong investasi. Kebijakan fasilitas perpajakan menjadi salah satu bagian penting dalam rancangan Omnibus Law.

Secara keseluruhan, kesinambungan dan ketahanan APBN akan terus dirawat agar defisit dan utang terkendali. Di 2020, defisit akan terjaga di tingkat 1,76% dan utang di kisaran aman 30% terhadap PDB. Hal ini menunjukkan sikap kehati-hatian di tengah ketidakpastian global, meski tetap optimal mendukung pembangunan.

Tantangan dan Kesempatan ke Depan

Sebagai ekonomi yang relatif besar, Indonesia telah mampu menunjukkan ketahanannya di tengah berbagai gejolak besar, seperti global financial crisis dan taper tantrum beberapa tahun silam. Ketahanan tersebut, sebagai buah dari fundamental makroekonomi yang sehat, menjadi modal besar dalam pembangunan ke depan.

Kekuatan ekonomi Indonesia juga terletak pada masyarakat pendapatan menengah yang terus meningkat, menjadikan Indonesia pasar yang menarik. Prospek investasi ke depan bagi Indonesia juga sangat cerah, didukung oleh komitmen reformasi untuk membenahi kemudahan berusaha dan berbagai fasilitas.

Namun, pada saat yang bersamaan, implementasi reformasi ekonomi harus optimal agar tercipta hasil yang diinginkan. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah sangat berkomitmen dalam agenda reformasi ekonomi ini.

Untuk lebih maju, Indonesia harus mengatasi berbagai tantangan struktural, antara lain dalam kemudahan berusaha dan daya saing. Pada periode 2016 sampai 2018, peringkat Ease of Doing Business (EODB) relatif membaik, didukung implementasi reformasi struktural seperti subsidi BBM, perbaikan iklim investasi dan akselerasi infrastruktur.

Prioritas Kerja Pemerintah

Reformasi ke depan harus lebih transformatif lagi. Presiden Joko Widodo telah menggariskan lima prioritas program kerja pemerintah yang diarahkan untuk memperbaiki hambatan struktural di Indonesia. Hal ini mencakup pembangunan sumber daya manusia, pengembangan infrastuktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokasi, dan transformasi ekonomi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas untuk mewujudkan transformasi Indonesia menjadi negara maju. Hal ini untuk secara optimal memanfaatkan bonus demografi dengan menciptakan generasi pekerja keras yang dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui optimalisasi kerja sama dengan industri.

Pemerintah akan melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat, memudahkan aksesibilitas, menciptakan pusat pertumbuhan baru, serta meningkatkan daya saing ekonomi. Strategi kebijakan pembangunan infrastruktur ke depan akan bertumpu pada interkoneksi berbagai kawasan yang menghubungkan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan. Selain itu akan digalakkan infrastruktur pelayanan dasar untuk pemerataan distribusi pembangunan ekonomi, serta infrastruktur energi, kelistrikan, teknologi informasi, dan revitalisasi perkotaan.

Penguatan sektor manufaktur akan dilakukan untuk mewujudkan transformasi ekonomi. Sejak krisis keuangan Asia, kinerja sektor manufaktur menurun dan menghambat produktivitas. Revitalisasi sektor manufaktur, termasuk upaya untuk mendorong hilirisasi sektor sumber daya alam, akan meningkatkan pertumbuhan.

Untuk mendorong sektor manufaktur, pemerintah akan memberikan insentif fiskal yang tepat sasaran, serta mendorong vokasi, meningkatan produktivitas tenaga kerja, serta mendukung inovasi melalui Research & Development dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Komitmen pemerintah untuk menyederhanakan regulasi dan birokrasi antara lain dilakukan melalui Omnibus Law. Presiden Joko Widodo akan bekerja sama dengan parlemen untuk menerbitkan beberapa undang-undang besar yang bertujuan untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang makin kuat dan berdaya tahan, serta fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian. Fondasi ekonomi yang kuat hanya terjadi apabila ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan, sistem hukum dan penegakan hukum yang kredibel dan pasti, serta birokrasi yang efisien dan bersih.

Saat yang tepat untuk memperbaiki atap rumah adalah disaat tidak hujan. Suatu negara perlu terus mendorong reformasi dan transformasi ekonomi, tanpa harus menunggu datangnya sebuah krisis.

Semua upaya ini bertujuan untuk memperkuat fondasi dan daya tahan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Maju pada tahun 2045 dan menghindari Middle-Income Trap. Ibarat benih yang menumbuhkan sebuah pohon yang rindang kelak, APBN 2020 telah dirancang untuk mendukung akselerasi daya saing Indonesia menuju cita-cita besar tersebut.

BERITA TERKAIT