01 January 2020, 17:49 WIB

2019, Putusan dan Pengajuan Perkara PHPU dan PUU di MK Menurun


Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum

Antara
 Antara
Suasana persidangan di Mahkamah Konstitusi

SEPANJANG 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) berhadapan dengan beberapa momentum besar. Salah satunya adalah sengketa hasil pemilihan presiden. Perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) muncul hanya ketika Pemilu. Sebelumnya, PHPU disidangkan pada 2014.

Saat itu, putusan MK memungkasi polemik sengketa Pilpres yang berlangsung alot, sekaligus menjadi putusan yang paling disorot publik.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara bernomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 di Gedung MK (6/27/2019).

Sukses memutus sengketa PHPU Pilpres, ternyata jumlah putusan MK menurun pada PHPU Pileg 2019 dibanding 2014. Jumlah perkara yang masuk juga menurun.

Berdasarkan data dari laman mkri.id, MK menerima 250 PHPU Pileg pada 2019. Dari jumlah tersebut, 12 perkara dikabulkan, 97 perkara ditolak, 99 tidak diterima, dan 10 perkara ditolak kembali.

Baca juga : Tiga Perkara Uji Materi UU KPK Masuk RPH

MK juga menangani PHPU DPD sebanyak 10 perkara. Tidak satupun dari perkara tersebut dikabulkan, 6 perkara PHPU DPD ditolak, dan 4 perkara diterima.

Sedangkan pada 2014, berdasarkan Laporan Tahunan 2014, MK meregistrasi 903 perkara terdiri 869 perkara diajukan oleh partai politik dan 34 perkara diajukan oleh calon anggota DPD.

Lima jenis putusan dikeluarkan MK terhadap perkara tersebut, yakni 9 perkara dikabulkan, 676 perkara ditolak, 197 perkara tidak dapat diterima, 13 perkara diputus sela, serta 8 perkara ditarik kembali.

Usai sengketa Pilpres yang disorot publik, MK juga dihadapkan pada pengajuan uji materi Revisi UU KPK yang disahkan dan disepakati dalam sidang paripurna DPR RI pada 17 September 2019.

Terbaru adalah 79/PUU-XVII/2019 tentang permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu masih ada 5 perkara yang masih diproses terkait UU KPK yakni 59/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019 dan 77/PUU-XVII/2019.

Perkara uji UU KPK yang telah diputus yakni perkara 57/PUU-XVII/2019 dengan amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Majelis hakim menilai permohonan tersebut salah objek atau error in objecto.

"Setelah Mahkamah membaca dengan saksama perbaikan permohonan para pemohon tersebut bahwa ternyata UU Nomor 16 Tahun 2019 yang disebutkan dalam posita dan petitumnya sebagai UU Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak benar," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang putusan di Gedung MK (11/28/2019).

Baca juga : Dinilai Diskriminatif, Pasal UU KPK Digugat

Pemohon mengajukan uji materi untuk UU Nomor 16 Tahun 2019. UU Nomor 16 Tahun 2019 berisikan tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan uji materi seharusnya ditujukan kepada UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

Laman mkri.id mencatat, pada 2018, MK menangani 151 perkara pengujian undang-undang (PUU), terdiri dari 102 perkara diregistrasi (baru) dan 49 perkara dalam proses yang lalu (sisa) dengan total 45 UU yang diuji.

Terdapat 114 putusan dengan perincian 15 perkara dikabulkan, 42 ditolak, 47 tidak diterima, 7 ditarik kembali, 1 gugur, dan 2 tidak berwenang.

Tahun 2019, putusan MK dalam perkara PUU lebih sedikit dari 2018. Masih dari laman mkri.id, MK menangani 121 perkara, terdiri dari 84 perkara baru dan 37 perkara sisa dengan 50 UU yang diuji.

Terdapat 92 putusan dengan perincian 4 perkara dikabulkan, 46 perkara ditolak, 32 perkara tidak diterima, 8 perkara ditarik kembali, 2 perkara gugur, dan 0 perkara tidak berwenang. (OL-7)

BERITA TERKAIT