31 December 2019, 08:18 WIB

Tutupan Hutan di Sumbar Berkurang Seluas 23.352 Ha


Yose Hendra | Nusantara

ANALISIS Citra Landsat-8 GIS Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi ditemukan data tutupan hutan Sumatra Barat pada tahun seluas 1.895.324 ha. Dan pada 2019 tutupan hutan Sumatra Barat sudah mencapai luasan 1.871.972 ha atau 44 persen dari luas wilayah Provinsi Sumatra Barat). Mengacu pada analisis citra KKI Warsi, artinya terjadi penurunan tutupan hutan seluas 23.352 Ha.

Penurunan tutupan hutan di Sumatra Barat, dominan terjadi di beberapa titik lokasi, yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, serta Kabupaten Pesisir Selatan. Direktur KKI Warsi Rudi Syaf mengatakan, penurunan tutupan hutan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perambahan hutan untuk pembukaan
lahan baru perladangan masyarakat, penebangan kayu tanpa izin dan penambangan ilegal.

"Meskipun tidak terlalu signifikan catatan ini tentu menjadi persoalan yang harus disikapi bersama, karena memiliki pengaruh dan dampak jangka panjang," katanya, Senin (30/12/2019).

Selain itu, sambungnya, tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan kawasan hutan berkelanjutan di Sumatra Barat dihadapkan pula pada persoalan penambangan ilegal yang marak terjadi. Berdasarkan analisis sebaran PETI (Penggalian Emas Tanpa Izin) GIS KKI Warsi per Desember 2019, sebaran lokasi PETI di Sumatra Barat, secara parsial tersebar di empat kabupaten yang meliputi Sijunjung, Solok, Solok Selatan, serta Dharmasraya. Dengan total luasan mencapai 4.169 ha.

baca juga: TW Sayangkan Pernyataan Plt Bupati Muara Enim Soal Harimau

Menurut Rudi, konsekuensi logis yang mesti dihadapi, dari akibat yang ditimbulkan oleh adanya penurunan areal kawasan dan tutupan hutan serta sebaran PETI di Sumatra Barat sepanjang tahun 2019, berdampak pada terjadinya bencana banjir bandang dan longsor di hampir seluruh kawasan Sumatra Barat. Kemudian bencana kekeringan di Dharmasraya, Bukit Tinggi, Padang, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok dan Solok Selatan.

"Konflik satwa serta pencemaran sungai hingga ke daerah hilir. Maka harus ada upaya penanganan serius melalui berbagai skema lingkungan dan konservasi," sarannya. (OL-3)

 

 

BERITA TERKAIT