31 December 2019, 06:50 WIB

RI Protes Keras Tiongkok Langgar ZEE


Ihfa Firdausya | Humaniora

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI
 MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI
Menteri Luar Negri Retno Marsudi 

KEMENTERIAN Luar Negeri RI mengonfirmasi telah terjadi pelanggaran terhadap zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia berupa kegiatan penangkapan ikan ilegal (IUU fishing) dan pelanggaran kedaulatan oleh coast guard Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di perairan Natuna beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan Kementerian Luar  Negeri seusai rapat ­antarkementerian, kemarin.

Kemenlu juga menyatakan telah memanggil Dubes RRT di Jakarta dan menyampaikan protes keras atas kejadian tersebut. ‘Nota diplomatik protes juga telah disampaikan’, tulis keterangan resmi Kemenlu, kemarin.

Sebelumnya sempat viral video-video pendek memperlihatkan kapal asing berkeliaran di perairan Natuna. Dalam pernyataan Kemenlu, ZEE Indonesia ditetapkan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut (UNCLOS). “RRT sebagai pihak pada ­UNCLOS, harus menghormatinya,” tegas keterangan itu.

Kemenlu menegaskan bah­wa RI tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan RRT. RI juga tidak pernah mengakui 9 dash-line RRT karena penarikan garis itu bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS 2016.

“RRT ialah salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan dan kewajiban kedua belah pihak untuk terus meningkatkan hubungan ­saling menghormati dan membangun kerja sama saling menguntungkan,” lanjutnya.

Dubes RRT disebut mencatat berbagai hal yang disampaikan pemerintah RI dan menyatakan akan segera melaporkan hal itu ke Beijing. Kedua pihak pun sepakat terus menjaga hubungan bilateral yang baik.

Badan Keamanan Laut RI pun menyatakan telah ber-koordinasi lintas kementerian terkait masuknya kapal asing di Natuna, Kepulauan Riau.

“Ini sudah kami koordinasikan ke Kemenko Polhukam dan Kemenlu. Kami laporkan, sudah sampai ke Presiden,” kata Kepala Bakamla, Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman, kemarin.

Sekjen Kementerian Kelaut-an dan Perikanan, Nilanto Perbowo, mengatakan saat ini kapal pengawas Indonesia dari unsur Bakamla, KKP, dan KRI tetap di laut meski sudah akhir tahun anggaran.

“Bahkan, Menteri Kelautan dan Perikanan  Edhy Prabowo memerintahkan kapal KKP beberapa hari terakhir ada di perairan Natuna,” kata Nilanto, kemarin.

Sebelumnya, nelayan Natuna juga dilaporkan merekam 20 kapal berbendera Vietnam menangkap ikan secara ilegal. (Ifa/Iam/Ant/X-6)

BERITA TERKAIT