27 December 2019, 18:10 WIB

Polemik Pelabuhan Marunda, Hasil RUPS PT KCN dan PT KBN Ditunda


Hilda Julaika | Ekonomi

MI/ADAM DWI
 MI/ADAM DWI
Widodo Setiadi (tengah) Dirut PT KCN, diampingi Amir Prasetyo (kiri) Plt Direktur Pemasaran, dan Laode Hartono Plt Direktur Operasinal. 

DIREKTUR Utama (Dirut) PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi menyampaikan penundaan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa antara PT KCN dan PT Kawasan Berikat Nasional (KBN). RUPS yang dilakukan pada Jumat (27/12), sebatas membahas agenda dari pemegang saham. Kendati demikian belum ada kesepakatan yang terjalin. RUPS Luar Biasa akan kembali dilakukan pada 23 Januari tahun depan.

"Hari ini RUPS saya putuskan menunda keputusan final. Ini karena dari semua pihak meminta untuk mempelajari (berkas) masing-masing karena tadi ada data baru yang disampaikan pihak KBN hari ini," terang Widodo kepada Media Indonesia di Hotel Borobudur, Jumat (27/12).

Sebagai informasi, PT KCN adalah perusahaan pemilik konsesi pengelolaan Pelabuhan Marunda. Tender pengembangan dan pengelolaan pelabuhan Marunda diselenggarakan PT KBN pada 2004. PT Karya Teknik Utama (KTU) muncul sebagai pemenangnya. Setahun kemudian, PT KTU dan PT KBN menandatangani perjanjian kerjasama membentuk usaha patungan yaitu PT KCN.

Adapun agenda RUPS yang telah dilakukan berupa penyampaian agenda dari kedua belah pihak. Widodo mengatakan pihak PT KBN ingin membahas agenda secara satu per satu diawali dengan mengusulkan penggantian dewan direksi maupun komisaris PT Karya Tekhnik Utama (PT KTU).

Di lain sisi, PT KCN memiliki 5 agenda di RUPS kali ini. Di antaranya, mengembalikan skema kerja sama ke perjanjian awal yang dilakukan pada 2005. Berupa skema non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (non APBN) dan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (non-APBD).

"Kedua, PT Karya Tekhnik Utama (KTU) mengusulkan pembagian deviden di mana kas PT KCN mencapai sekitar Rp200 milyar lebih. Karena dengan kembali ke skema awal komposisinya menjadii jelas," terang Widodo.

Ketiga, PT KTU mengusulkan dibentuknya dewan komisaris dan direksi yang baru. Keempat, perlu dilakukan appraisal (penilaian) pembangunan yang sudah dilakukan oleh PT KTU di Pelabuhan Marunda sejak 2010 hingga saat ini.

Kelima, PT KTU memberikan kesempatan kedua terhadap PT KBN dengan catatan skema konsesi 51% PT KTU dan 49% PT KBN. Namun, PT KBN bersikukuh menginginkan skema 50% dengan 50%.

"Negara dalam hal ini PT KBN ingin membeli kembali saham untuk peningkatan saham dengan skema 50%-50%. Namun, kami berpikir KBN maksimal memiliki saham 49% supaya PT KTU 51% sehingga bertujuan agar proyek (Pelabuhan Marunda) ini tidak mangkrak," ungkapnya.

Selanjutnya disebabkan, masih belum ditemukannya kesepakatan dan PT KBN menyampaikan data-data baru perihal skema konsesi ini. Maka Widodo memutuskan hasil dari RUPS Luar Biasa ini ditunda. Dan akan dilanjutkan pada 23 Januari 2020 mendatang.

Ketika ditanya perihal agenda RUPS Luar Biasa pada Januari mendatang, pihaknya berharap bisa memperoleh titik cerah dan finalisasi dalam batas waktu menuju RUPS tahun depan.

Menurut, Widodo yang terpenting dalam menuntaskan sengketa proyek pembangunan dermaga Pelabuhan Marunda ini dibutuhkan itikad yang baik untuk negeri.

"Menurut saya sebagai yang mengetahui permasalahan ini memang agak sulit ketemu titik temu dari kedua belah pihak ini. Karena persoalan ini sudah masuk tahun ke 8 sejak tahun 2012. Agak sulit jadinya. Menurut saya kalau begini harus ada itikad baik dari kedua belah pihak," sarannya. (Hld/OL-09)

BERITA TERKAIT