30 December 2019, 08:25 WIB

Komitmen Antirasuah Cenderung Personal


Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum

Indonesia Corruption Watch
 Indonesia Corruption Watch
Komitmen Antirasuah Cenderung Personal

AGENDA penguatan pemberantasan korupsi rapuh dengan berbagai kebijakan dan peradilan yang tampak mengasihani pelaku rasuah. Vonis ringan masih mewarnai keputusan majelis hakim di pengadilan tindak pidana korupsi.

Bukan itu saja, pengurangan hukuman di tingkat pengadilan tinggi, kasasi, hingga peninjauan kembali terus terjadi (lihat grafik). Bahkan, tahun ini, Presiden memberikan grasi kepada terpidana korupsi.

Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM) Tri Wahyu menyayangkan pemberian vonis-vonis ringan terhadap pelaku korupsi yang juga terlihat di tingkat kasasi dan peninjuan kembali. Bagi-bagi vonis ringan tersebut membuat terdakwa kasus korupsi berbondong-bondong mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

“Ini yang sebetulnya disayangkan bagaimana terdakwa korupsi justru mendapat keringanan. Sehingga pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak diimbangi di tingkat yudikatif,” kata Wahyu saat dihubungi, kemarin.

Berbeda ketika Artidjo Alkostar belum pensiun dan masih menjabat hakim agung yang menangani korupsi. Para koruptor harus berpikir dua kali sebelum mengajukan kasasi maupun PK. Pasalnya, bila bertemu dengan Artidjo, hampir dipastikan hukuman mereka akan diperberat.

Wahyu menilai sosok Artidjo menjadi cerminan internal MA bahwa komitmen memberantas korupsi masih bersifat personal dan belum secara kelembagaan.

“Begitu personal hakim agung yang baik pensiun, kemudian menjadi lemah. Ini berdampak apabila putusan vonis ringan bisa menjadi yurisprudensi pada kasus yang sama,” tandasnya.

MA, menurut Wahyu, perlu membuktikan bahwa pemberantasan korupsi merupakan agenda komitmen kelembagaan. ICM percaya bahwa MA mendukung agenda pemberantasan korupsi, bukan malah menjadi ‘sahabat koruptor’.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan sebagai pengadilan tertinggi, keputusan MA harus dihormati. Meski begitu, ia berharap MA mempertimbangkan secara mendalam dalam memutuskan vonis, khususnya pada kasus korupsi.

“Kami sebagai DPR hanya mendorong bahwa setiap pemberian pertimbangan terkait dengan terpidana itu harus melalui pertimbangan yang matang dan kajian-kajian,” ujar Puan.

Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan putusan-putusan MA yang mendiskon hukuman koruptor mengindikasikan lembaga yudikatif tidak lagi menganggap korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. “Ini sinyal yang sangat buruk bagi pemberantasan korupsi,” ujar Mardani.

Ia mengingatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia masih berada di zona merah. Oleh karena itu, perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak bisa mengandalkan satu lembaga saja, tetapi dari hulu ke hilir.

Optimalkan penuntutan

Di tengah tren vonis ringan dan pemotongan hukuman koruptor, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap teguh mengoptimalkan penuntutan. Bukan hanya dalam hal tuntutan penjara dan denda yang diarahkan seberat mungkin, tetapi juga penambahan dakwaan. Misalnya, tiap tindak pidana korupsi juga didakwa tindak pidana pencucian uang.

“Penjatuhan pidana memang ditentukan hakim, namun KPK berupaya agar hukuman setidaknya sesuai tuntutan. Jika tidak sesuai, di beberapa perkara, KPK melakukan upaya hukum banding dan atau kasasi terhadap vonis pidana,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, kemarin.

Ali, yang juga merupakan anggota tim jaksa di KPK, mengatakan KPK sedang menyusun pedoman untuk menghindari adanya disparitas tuntutan dan hukuman antarterdakwa. (Pro/Dhk/P-2)

BERITA TERKAIT