29 December 2019, 17:35 WIB

Laporan Keuangan belum Terbit, Reputasi Jiwasraya kian Terpuruk


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

BELUM selesai permasalahan likuiditas yang berujung pada adanya dugaan korupsi, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ternyata urung memberikan laporan keuangan 2018 hingga saat ini.

Hal itu dapat dilihat melalui situs resmi perseroan https://www.jiwasraya.co.id/id/laporan-keuangan yang menunjukkan catatan terakhir laporan keuangan dilakukan untuk buku tahun 2017.

Padahal, dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Peransuransian di pasal 8 menyebutkan, perusahaan peransuransian wajib menyampaikan laporan berkala kepada OJK dalam bentuk laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan lain.

Sementara untuk laporan tahunan, perusahaan diwajibkan untuk melaporkan laporan keuangannya pada 30 April tahun berikutnya. Dengan kata lain, Jiwasraya harusnya memberikan laporan keuangan 2018 pada 30 April 2019.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Toto Pranoto kepada Media Indonesia mengatakan, jika perusahaan belum memberikan laporan seperti apa yang tertuang dalam peraturan OJK, dipastikan ada permasalahan pada perseroan.

Ia menjelaskan, pada laporan keuangan 2017, Jiwasraya juga mencatatkan permasalahan seperti perubahan pernyataan dalam buku laporan. Kekeliruan yang tampak seperti kesengajaan itu, kata Toto, ada pada poin cadangan teknis perusahaan.

"Tahun buku 2017 saja saat dilakukan restatement di 2018 ternyata terdapat kekeliruan pencatatan, sehingga laba Rp2,6 triliun dikoreksi tinggal sekitar Rp300 miliar saja," ujarnya saat dihubungi, Minggu (29/12).

Toto menambahkan, keterlambatan laporan keuangan Jiwasraya ini menjadi faktor lain yang akan memperburuk reputasi perusahaan di tengah kasus dugaan korupsi lantaran gagal bayar.

"Artinya ini juga melanggar prinsip transparansi di Good Coorporate Governanance (GCG)," kata Toto.

Sementara, kembali merujuk pada pasal 9 Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2017 disebutkan pula sanksi bagi perusahaan yang akan diberikan bila tidak menjalankan aturan yang ada di pasal 8.

Sanksi yang akan diberikan yakni berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha. Untuk perusahaan asuransi, dalam aturan itu, dituliskan akan dikenai sanksi denda keterlambatan.

Baca juga: Jangan Politisasi Kasus Gagal Bayar Jiwasraya

Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi ihwal keterlambatan penerbitan laporan keuangan Jiwasraya.

"Terkait dengan keterlambatan, kami berikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucapnya singkat.

Terpisah, Direktur Utama Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko mengungkapkan, belum diterbitkannya laporan keuangan tahun buku 201i dikarenakan pihaknya masih menyeleksi Kantor Akuntan Publik (KAP).

"2018, itu masih undaudited, sekarang sedang proses seleksi KAP nya. Memang agak sedikit lambat," terang Hexana di Jakarta, Jumat (27/12).

Keterlambatan itu, lanjutnya, dikarenakan pihaknya masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ia juga menyebutkan, pihaknya telah melakukan perbaikan cadangan. Hanya saja implement asset belum dilakukan perseroan.

"Implement asset itu adalah aset yang dicatat sebagai fair market value, itu adalah nilai likuidasi, riilnya berapa kalau dijual. Itu diuji dengan nilai fundamental, itu belum dilakukan," jelas Hexana.

Hexana mengatakan, laporan keuangan perseroan yang belum diaudit menunjukkan Jiwasraya mencatatkan ekuitas negatif Rp10,24 triliun dan defisit Rp360,3 miliar.

Sebagai informasi, pada buku laporan keuangan 2017 perseroan tercatat positif. Pendapatan premi saving plan mencapai Rp22 triliun, laba Rp2,4 triliun dan ekuitas mengalami surplus Rp5,6 triliun.

Di tahun, KAP yang ditunjuk oleh Jiwasraya, Pricewaterhousecoopers (PwC) memberikan opini adverse (dengan modifikasi) terhadap laporan keuangan tersebut. Hal itu karena terdapat kekurangan cadangan premi sebesar Rp7,7 triliun lantaran belum memperhitungkan penurunan aset. (A-4)

BERITA TERKAIT