28 December 2019, 12:28 WIB

Kasus Novel, Kapolri: Beri Waktu Penyidik Periksa Dua Tersangka


Ferdian Ananda Majni | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
 ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menyampaikan paparan saat rilis akhir tahun 2019 Polri di Jakarta, Sabtu (28/12).

KAPOLRI Jenderal Polisi Idham Azis meminta masyarakat bersabar terkait penyidikan terhadap dua orang polisi aktif yakni RM dan RB yang ditetapkan tersangka penyiram air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"Beri waktu para penyidik untuk melakukan proses penyelidikan. Ke depan sidangnya juga akan terbuka di PN," kata Idham di Gedung PTIK Jakarta Selatan, Sabtu (28/12).

Idham tak memungkiri bahwa ia turut mengapresiasi dan prihatin atas kasus tersebut. Sebab, dua orang pelaku tersangka anggota kepolisian aktif. Oleh karena itu, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Asas praduga tak bersalah harus dihormati. Saya sudah bilang tadi di satu sisi saya apresiasi disisi lain saya juga sebagai pimpinan polri prihatin atas kejadian ini," pungkasnya.

Sebelumnya, dua pelaku penyiraman air keras ke penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan pada Kamis (26/12) di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Keduanya merupakan anggota aktif Polri.

Baca juga : Ini Dua Personel Polri Penyerang Novel Baswedan

Diketahui Novel Bareskrim disiram air keras oleh dua orang pengendara motor pada 11 April 2017 sepulang dari Masjid Al-Ihsan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mata Novel pun rusak sehingga dia harus menjalani perawatan di Singapura sejak 12 April 2017. Novel merupakan penyidik senior KPK yang menangani sejumlah kasus korupsi kakap antara lain e-KTP.

Polda Metro Jaya sudah merilis dua sketsa wajah yang diduga kuat sebagai pelaku pada awal 2018. Namun, belum ada hasil dari penyebaran sketsa wajah tersebut.

Pada 8 Januari 2019 Kapolri Tito Karnavian membentuk Tim Pakar atau Tim Pencari Fakta untuk mengungkap kasus tersebut dengan beranggotakan 65 orang.

Sebanyak 52 di antaranya anggota Polri, enam orang dari perwakilan KPK, dan tujuh pakar dari luar kepolisian dengan masa kerja selama enam bulan yang berakhir pada 9 Juli 2019. (Fer/OL-09)

BERITA TERKAIT