27 December 2019, 16:10 WIB

Suhendra: Pendekatan Kesejahteraan akan Akhiri Konflik Papua


Widhoroso | Politik dan Hukum

wikipedia
 wikipedia
Pendekatan kesejahteraan dinilai akan mampu   mengatasi konflik di papua.

POLA diplomasi yang dipakai pemerintah dalam penanganan masalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) harus diterapkan pemerintah terkait penanganan Organisasi Papua Merdeka. Penyelesaian konflik Aceh yang melahirkan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, Finlandia pada 2005 silam dinilai akan lebih efektif mengakhiri konflik di Bumi Cendrawasih

"Pola perdamaian yang dipakai di Aceh sudah jelas berhasil. Pola itu bahkan telah diakui dunia internasional sebagai penyelesaian konflik bersenjata yang terbaik di dunia selama ini," ungkap pengamat intelejen, Suhendra Hadikuntono, Jumat (27/12).

Suhendra mengatakan hal ini menyikapi pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono soal OPM. Sebelumnya, Hendropriyono mengusulkan agar status OPM bukan lagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melainkan pemberontak yang masuk dalam daftar teroris internasional.

Suhendra menilai usulan itu akan kontraproduktif terhadap penyelesaian masalah di Papua. Suhendra mengusulkan penanganan masalah OPM di Papua dilakukan secara soft approach dan penuh empati.

"Hasil pendekatan saya dengan beberapa tokoh utama OPM, saya sudah punya pola atau 'pattern' untuk menyelesaikan masalah Papua ini dengan pendekatan intelijen secara tertutup. Saya menyakini pola ini akan mampu menyelesaikan masalah Papua dengan cepat dan tepat sasaran," jelas Suhendra.

"Hentikan penggunaan kekerasan dalam menangani masalah Papua karena terbukti tidak menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya. Kegagalan kita menangani masalah di Papua selama ini adalah cerminan kegagalan intelijen negara dalam memetakan masalah yang mendasar di Papua," paparnya.

Ia menilai pendekatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan membangun infrastruktur untuk peningkatan akselerasi ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat Papua sudah tepat. Adanya operasi militer di Papua yang diperbesar justru akan mengacaukan usaha positif yang sedang dilakukan Presiden Jokowi.

"Papua butuh prosperity approach (pendekatan kesejahteraan), bukan security approach (pendekatan keamanan)," tukas Suhendra. (RO/R-1)

BERITA TERKAIT