27 December 2019, 09:21 WIB

PBNU tak Lanjutkan Kerja Sama Kredit Mikro dengan Kemenkeu


Annisa Ayu Artanti | Ekonomi

MI/Rommy Pujianto
 MI/Rommy Pujianto
Sekjen PBNU Helmy Faishal (kiri) berbincang dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto

SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini menyatakan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai kredit murah UMI (Ultra Mikro) sebesar Rp1,5 triliun melalui program Pusat Investasi Pemerintah (PIP) tidak dapat dilanjutkan.

Hal ini lantaran model pembiayaan tidak seperti kesepakatan awal. Menurut PBNU, pricing pembiayaan pada kesepakatan tersebut terlalu tinggi sehingga dinilai tidak membantu pelaku umat.

"Salah satunya pricing pembiayaan bagi pelaku ekonomi mikro sebesar 2% sampai di tangan end user. Yang terjadi adalah pricing yang terlalu tinggi sebesar 8%, bahkan lebih tinggi dari KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang berkisar 6%," kata Helmy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/12).

Dengan pricing pembiayaan yang tinggi tersebut, PBNU menganggap kesepakatan tersebut tidak layak untuk membantu masyarakat kecil yang butuh afirmasi pricing untuk menjalankan usaha mikro.

Baca juga: Bantah PBNU, Menkeu Tegaskan Telah Salurkan Rp211 miliar

Lebih lanjut, mengenai surat rekomendasi PBNU tanggal 22 Mei 2017 tentang tindak lanjut MoU untuk menjawab permintaan data teknis koperasi atau BMT yang akan ikut dalam program juga tidak dapat diteruskan.

"Namun mengingat rate yang terlalu tinggi, program ini tidak dapat diteruskan. Terlebih pemerintah menunjuk 3 channeling sebagai penyalur, yakni Bahana Artha Ventura, PNM & Pegadaian. Tentu harapan untuk mendapatkan semurah-murahnya kredit mikro menjadi semakin jauh," ungkap dia.

Adapun mengenai kerja sama Kementerian Keuangan dengan beberapa pesantren yang ditujukan sebagai pilot project bukan bagian dari kerja sama yang diharapkan. Helmy mengatakan, LPNU yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan program pun tidak lagi diajak untuk terlibat aktif.

"Dengan demikian tim yang telah dibentuk oleh LPNU pun tidak dapat melakukan monev (monitoring & evaluasi) ataupun upaya peningkatan kapasitas (capacity building) yang sejak awal sesungguhnya sudah dirancang guna menumbuhkan dan menggairahkan para pelaku ekonomi mikro," ujar dia.

PBNU berharap agar kredit murah tercipta sehingga bisa membantu umat dan ekonomi mikro kedepannya.

"Harapan untuk terwujudnya kredit semurah-murahnya adalah impian besar bagi PBNU. Hal ini merupakan upaya untuk mengawal dan memberi pelayanan kepada umat terutama dalam program pemberdayaan ekonomi," tukas dia.(OL-5)

BERITA TERKAIT