27 December 2019, 10:00 WIB

Komisi I : Aksi Massa untuk Muslim Uighur Harus Damai


Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
 ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Ilustrasi: Aksi Solidaritas untuk Muslim Uighur di Alun-alun Serang, Banten

WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mendukung aksi yang akan dilakukan sejumlah ormas Islam untuk kaum Muslim Uighur di Tiongkok. Aksi direncanakan digelar pada hari ini, Jumat (27/12), pada beberapa titik salah satunya di depan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Tiongkok.

"Aksi nanti saya harap berjalan tertib, damai. Memang menjadi kegelisahan kita bersama bagaimana respon umat Islam Indonesia," ujar Kharis dalam keterangannya, Kamis (26/12) malam.

Kharis juga berharap pihak Kedubes Tiongkok bisa memfasilitasi dan menjelaskan kepada massa terkait masalah Muslim Uighur dengan baik. Dubes Tiongkok juga harus melihat aksi nanti adalah solidaritas umat Islam terhadap sesama Muslim.

"Saudara mereka di belahan bumi lainnya wabil khusus Xinjiang, Tiongkok, sehingga pesan aksi ini bisa sampai ke Beijing dengan baik," tuturnya.

Baca juga: Soal Isu Kabinet Retak karena Isu Uighur, Mahfud MD: Omong Kosong

Sementara itu, Kharis sepakat dengan langkah pemerintah Indonesia untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri Tiongkok terkait muslim Uighur. Namun, ia meminta pemerintah untuk menyatakan sikap agar Tiongkok memberikan kebebasan beragama terhadap warga negaranya.

"Menurut saya harus ada pernyataan sikap. Ya sikap itu bisa saja mengimbau jangan dilakukan pembatasan beribadah, berikan kebebasan untuk menjalankan agama bagi muslim yang ada di Uighur. Ada keberpihakan terhadap penindasan pada muslim Uighur," ungkapnya.

Kharis mengatakan, pihaknya sepakat Indonesia tidak usah campur tangan dengan urusan dalam negeri Tiongkok. Namun sebagai negara muslim, Indonesia diharapkan mengambil sikap.

"Saya sepakat untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri, jadi sesuai dengan politik luar negeri kita. Tapi jika terjadi penindasan, pelanggaran HAM dan ini definitif sekali yang ditindas, seperti yang di berita itu adalah orang Islam. Sementara Indonesia negara yang mayoritas muslim atau muslim terbesar itu saya kira tidak bisa tinggal diam," pungkasnya.(OL-5)

BERITA TERKAIT