27 December 2019, 08:40 WIB

Kasus Jiwasraya, Pemerintah Bentuk Holding Asuransi


Faustinus Nua | Ekonomi

MI/MOHAMAD IRFAN
 MI/MOHAMAD IRFAN
Staf ahli Kementerian BUMN, Arya Sinulingga.

KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyiapkan berbagai opsi untuk membantu PT Asuransi Jiwasraya (persero) menyelesaikan permasalahan gagal bayar polis. Salah satu skema yang disiapkan ialah percepatan pembentukan holding asuransi. "Kan akan bikin holding asuransi yang diharapkan dapat Rp2 triliun per tahun selama 4 tahun," kata staf ahli Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, kemarin.

Dengan skema holding, perseroan diharapkan bisa dibantu setidaknya untuk menambah dana pelunasan utang pokok perusahaan. Dengan cukup banyaknya BUMN asuransi dan Jiwasraya masuk di holding, tentu keuangan perseroan bisa diperkuat. "Kita bisa bayar dulu utang pokoknya, belum sama bunganya. Yang penting penyelamatan dulu," Totalnya (utang pokok) mencapai Rp15,7 triliun," ungkapnya.

Untuk mempercepat proses pembentukan holding, Arya mengungkapkan bahwa jangka waktunya hingga Agustus 2020. Terkait induk holding, hingga saat ini disebut masih dalam proses mengkaji BUMN asuransi yang bisa menjadi induknya.

"Bertahap, holding diharapkan kuarter 1-2, delapan bulanlah. Selambat-lambatnya Agustus 2020 untuk pembentukan holding ini," kata dia.

Di samping itu, ada pula skema lainnya yang juga untuk menambah dana segar bagi perseroan. Perseroan akan menjual anak perusahaannya, Jiwasraya Putra yang diperkirakan akan mendapat dana Rp3 triliun. Begitu pula dengan penjualan aset finansial perusahaannya.

Jiwasraya diduga melanggar prinsip kehati-hatian karena berinvestasi di aset finansial risiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi. Keuntungan itu dijanjikan kepada nasabah JS Saving Plan yang merupakan produk bancassurance.

ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta.

 

Pada bagian lain, jubir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sekar Putih Djarot menyatakan OJK melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Jiwasraya sejak peralihan fungsi pengawasan dari BAPEPAM-LK pada Januari 2013. Saat dialihkan kondisi Jiwasraya per 31 Desember 2012 surplus Rp1,6 triliun.

OJK pun, menurut keterangan tertulis itu, telah mengingatkan Jiwasraya untuk mengevaluasi produk saving plan dan menyesuaikan guaranted return sesuai kemampuan pengelolaan perusahaan. (Van/RO/X-6)

BERITA TERKAIT