27 December 2019, 06:00 WIB

PISA, UN, dan Indonesia


Budy Sugandi Kandidat PhD jurusan education leadership and management, Southwest University China, CEO Klikcoaching, Ketua Bidang Edupreneur dan Inovasi Rumah Millennials | Opini

  ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
  ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
 Ilustrasi siswi SMP

PISA 2018 merilis hasilnya Selasa (3/12/2019). Skor rata-rata Indonesia dalam membaca, matematika dan sains yaitu 371, 379, 396. Skor ini masih di bawah rata-rata Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) secara berurutan yaitu 487, 489, dan 489. Untuk skor tertinggi diraih China dengan skor secara berurutan 555, 591, dan 590. Di posisi kedua, Singapura, disusul Makau (China), Hong Kong (China), Estonia, Kanada, dan Finlandia.

Hal uniknya, meskipun skor rendah, namun tingkat kepuasan hidup siswa Indonesia mencapai 70% (rata-rata OECD yaitu 67%) dan keyakinan siswa untuk selalu menemukan jalan keluar dalam setiap permasalahan mencapai 89% (rata-rata OECD 84%).

Lebih lanjut, jika dilihat dari dua kota di Indonesia yaitu DKI Jakarta dan Yogyakarta, keduanya memiliki skor cukup tinggi. Skor itu sejajar dengan Thailand, Brunei, dan Malaysia.

Program International Student Assessment atau disingkat PISA merupakan program internasional untuk mengukur kemampuan siswa usia 15 tahun dan bertujuan mengevaluasi, memberikan masukan kebijakan pendidikan. Kompetensi yang dinilai, membaca, matematika, dan sains.

Pada 2018, penilaian yang diadakan rutin setiap 3 tahun ini diberikan kepada 600 ribu siswa di 79 negara. Program itu diselenggarakan OECD. Konsep dan manajemen pelaksanaan melibatkan ahli pendidikan seluruh dunia. Data dikumpulkan dari siswa, guru, sekolah, dan sistem pendidikan sesuai negara yang tergabung.

Bukan kompetisi

Perlu disadari, tujuan diadakan PISA bukan menciptakan kompetisi antar-negara, namun sebagai bahan evaluasi dan saling belajar. Skor PISA juga bukan satu-satunya penentu sukses tidaknya anak di masa depan.

Tidak sedikit mereka yang sukses saat ini dulunya mendapatkan skor matematika atau membaca rendah. Karena itu, ada kompetensi lain seperti kecakapan berkomunikasi, kolaborasi, pengetahuan multidisiplin dan kreativitas yang mampu memberikan efek sosial dan penentu masa depan.

Siswa harus merdeka belajar dan mampu menjadi manusia seutuhnya. Namun, kurang tepat juga jika hasil PISA dinihilkan. Artinya, perlu ada jalan tengah memetakan diametrikal hasil PISA ini.

Di RI pengukuran PISA 2018 melibatkan 12.098 siswa dari 399 sekolah di beberapa wilayah yang dianggap mewakili. Skor mengalami kenaikan signifikan pada kompetensi membaca dari tahun 2000-2009. Matematika pada 2003-2006 dan 2012-2015, serta sains dari 2009-2015. Jika dibandingkan skor 3 tahun lalu (2015), skor terakhir (2018) mengalami penurunan secara keseluruhan.

Kita tidak perlu pesimistis dan marah dengan hasil skor PISA ini. Namun, kita harus menjadikan sebagai evaluasi. Terutama, tentang permasalahan disparitas mutu pendidikan yang jungklang di RI. Justru kita harus berterima kasih atas penilaian OECD karena telah memberikan pendapat dari kacamata luar. Penilaian dari luar cenderung lebih objektif. Mari jadikan hasil ini sebagai tantangan untuk menaikkan kualitas pendidikan kita ke level internasional.

Ujian nasional

Mantan Wapres JK berargumentasi, salah satu penyebab skor PISA turun akibat kebijakan Kemendikbud pada 2015 yang tidak lagi menjadikan hasil Ujian Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan.

UN ditetapkan sebagai syarat kelulusan sejak 2003 dengan angka kelulusan 3,5 dengan penambahan 0,5 tiap tahun sampai mencapai standar 5,5 seperti sekarang. Jika ingin meningkatkan mutu pendidikan, mistar harus dijaga dan dinaikkan secara bertahap, bukan malah ketinggian mistar diturunkan. Oleh sebab itu, ia meminta untuk mengevaluasi kembali kebijakan Mendikbud Nadiem yang ingin mengganti UN.

Sementara itu, Mendikbud Nadiem berpendapat, berdasarkan survei, materi UN terlalu padat. Sehingga, cenderung fokusnya mengajarkan dan menghafalkan materi saja, bukan menguji kompetensi. Serta, saat ini UN hanya menilai satu aspek saja yakni kognitif. Oleh sebab itu, ia ingin mengganti UN pada 2021 dengan konsep Asesmen Kompetensi Minimum (literasi dan numerasi) serta Survei Karakter.

Perbedaan pandangan pelaksanaan UN antara mantan Wapres JK dan Mendikbud Nadiem ini contoh langsung proses berpikir kritis dan dewasa dalam bernegara. Saya berharap dua tokoh bangsa ini bisa duduk satu meja dengan keputusan terbaik bagi generasi muda Indonesia.

Civil society 5.0

Indonesia memiliki total penduduk 265 juta jiwa dan termasuk archipelago country, negara yang memiliki banyak pulau yaitu sekitar 17 ribu pulau. Ini yang membedakan RI dengan negara-negara lain, oleh sebab itu perlu cara-cara khusus untuk menghadapinya.

Mendikbud Nadiem yang memiliki latar belakang bisnis berbasis teknologi digital dikenal sangat percaya data. Dari situ, ia perlu menerjemahkan data itu dan melakukan terobosan dengan bantuan teknologi untuk menjangkau semua siswa RI dari Sabang-Merauke agar kemampuan membaca, matematika, dan sains meningkat secara eksponensial.

RI harus benar-benar berbenah. Apalagi, kita akan menghadapi bonus demografi yaitu membludaknya usia produkif pada 2020-2035. Maka penting mengampanyekan Civil Society 5.0, yaitu sebuah konsep masyarakat berbasis teknologi, namun tetap berpusat pada manusia.

Konsep ini menjadi solusi hadirnya gelombang artificial intelligence, big data, internet of things, virtual reality yang akan menggantikan kerja-kerja manusia. Selain itu, Civil Society 5.0 juga akan menjadikan siswa RI bukan hanya cakap dalam bidang kognitif, namun juga melahirkan siswa yang memiliki budi pekerti mulia. Sesuai budaya luhur Indonesia yang kita banggakan.

Berpikir kritis dan growth mindset

Dalam literasi, siswa harus didorong agar menjadikan membaca sebagai kesenangan. Selain itu, di kelas siswa juga bisa diajari citizen journalism. Dari situ siswa bisa belajar menangkap informasi, menganalisis dan membedakan mana berita benar dan hoaks.

Bagi siswa berusia 15 tahun yang menjadi sampel PISA ini masuk kategori generasi Z. Ketika mendapatkan pertanyaan, mereka biasanya dengan mudah mencari di internet, dari situ muncul ratusan bahkan ribuan jawaban. Maka di sinilah pentingnya kemampuan literasi.

Siswa juga perlu didorong bijak menggunakan media sosial. Mampu 'menyaring' sebelum 'sharing'. Orangtua juga perlu dilibatkan menididik ketika siswa pulang dari sekolah, agar terjadi kesinambungan.

Dalam bidang sains dan matematika, di kelas siswa jangan hanya diajarkan untuk menghafal dan bepikir terpaku. Namun, harus mampu berpikir kritis dan memiliki pola pikir berkembang (growth mindset). Hasil PISA 2018 menunjukkan siswa RI yang memiliki growth mindset masih 29%. Dua pola pikir inilah yang akan membawa anak-anak Indonesia memiliki daya imajinasi dan berpikir kritis.

Belajar dari China

Sistem pendidikan di China menuntut siswa untuk tekun belajar. Siswa dilatih hidup disiplin dan bertanggung jawab. Selain itu, siswa sudah dibiasakan akrab dengan teknologi dalam proses belajar.

Keberhasilan China juga jangan hanya dilihat dari apa yang mereka panen hari ini, namun perlu dilihat sejak dari proses menanam. Di antaranya, pada 1978 tokoh revolusioner Deng Xiaoping berani membuka tirai ekonomi dan pendidikan China dari yang awalnya tertutup menjadi terbuka bernama Gaige Kaifang.

Meskipun terbuka, China memegang teguh dan mempertahankan kebudayaannya. Hingga saat ini pemerintah China memiliki program khusus berupa beasiswa kuliah gratis kepada mereka yang ingin menjadi guru di beberapa kampus pendidikan pilihan. Setelah lulus, siswa harus kembali ke daerahnya untuk mengabdi menjadi guru. Dalam satu dekade terakhir, China juga berhasil meningkatkan kesejahteraan guru, menciptakan teknologi mutakhir, dan menjadikan sistem pendidikannya siap bersaing di kancah global.

Pada akhirnya, daripada terus memperdebatkan hasil PISA, lebih baik Mendikbud Nadiem fokus pada arah transformasi pendidikan dan memaksimalkan peranan teknologi. Sehingga pada PISA 2021 skor Indonesia bisa jauh lebih baik.

BERITA TERKAIT