26 December 2019, 17:24 WIB

APBD DKI 2019, Serapan Dinas Perumahan Rakyat Paling Buruk


Selamat Saragih | Megapolitan

Antara
 Antara
Rusun KS Tubun saat pembangunan

PENYERAPAN alokasi APBD DKI Jakarta untuk proyek Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta menduduki posisi teratas dari urutan penyerapan anggaran paling rendah dari 58 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI.

Berdasarkan pengamatan pada laman resmi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, tampaknya masih ada enam SKPD yang nilai penyerapan anggarannya masih merah atau di bawah 65 persen.

Menjelang lima hari berakhir tahun 2019, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta masih menduduki posisi teratas penyerapan anggaran dari urutan paling rendah atas 58 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI.

Posisi pertama, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota DKI Jakarta di mana penyerapan anggarannya masih 44,18 persen (Rp804,47 miliar) dari total anggaran sebesar Rp1,82 triliun.

"Posisi kedua, Dinas Sumber Daya Air DKI di mana penyerapan anggarannya masih 50,36 persen (Rp1,95 triliun) dari total anggarannya Rp3,87 triliun," demikian data tersebut dikutip sesuai aslinya pada Kamis (26/12).

Posisi ketiga, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan DKI Jakarta dengan penyerapan anggaran sebesar 54,01 persen (Rp 360,15 miliar) dari total anggarannya senilai Rp666,74 miliar. Posisi keempat, Dinas Bina Marga DKI Jakarta dengan penyerapan anggaran sebesar 55,93 persen (Rp2,10 triliun) dari total anggaran Rp 3,76 triliun. Posisi kelima Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI dengan serapan anggaran sebesar 62,52 persen atau Rp723,5 miliar dari anggaran totalnya Rp1,15 triliun.

"Posisi keenam, Dinas Lingkungan Hidup DKI dengan penyerapan anggaran 64,39 persen (Rp2,32 triliun) dari total anggaran Rp3,61 triliun," sesuai sumber data itu.

Sementara ada tiga SKPD yang penyerapan anggarannya masih berwarna kuning atau di bawah 76 persen meliputi Dinas Kehutanan DKI dengan penyerapan 71,39 persen atau Rp2,40 triliun dari total anggaran Rp3,36 triliun. Dinas Perhubungan DKI sebesar 72,09 persen atau Rp1,18 triliun dari total anggaran sebesar Rp1,63 triliun. Sementara Dinas Pemuda dan Olahraga DKI yang serapan anggarannya 75,14 persen atau Rp1,28 triliun dari total anggaran sebesar Rp1,71 triliun.

Sedangkan sisanya, 49 SKPD lainnya memiliki rapor penyerapan anggaran berwarna hijau atau 80 persen ke atas. (OL-11)

BERITA TERKAIT