25 December 2019, 14:46 WIB

Pemprov Jabar Klaim Tidak Ada Desa Tertinggal


Benny Bastiandy | Nusantara

MI/Benny Bastiandy
 MI/Benny Bastiandy
 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jawa Barat, Dedi Supandi mengklaim tidak ada lagi desa tertinggal di Jabar. 

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat mengklaim saat ini sudah tidak ada lagi desa berstatus sangat tertinggal. Kondisi tersebut tak terlepas diluncurkannya berbagai program yang fokus memberdayakan dan membangun kawasan perdesaan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jawa Barat, Dedi Supandi, mengatakan di Jawa Barat terdapat 5.312 desa tersebar di semua wilayah kabupaten. Pada 2018, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebut masih terdapat 48 desa sangat tertinggal dan 37 desa mandiri di Jawa Barat.

"Melihat kondisi tersebut, kurun setahun terakhir, Pemprov Jabar menggulirkan berbagai program yang fokus kepada kawasan perdesaan. Program itu dilakukan dengan membuat konsep tiga stategis yakni digitalisasi desa, one village one company, serta gerakan membangun desa," terang Dedi kepada Media Indonesia seusai penyerahan bantuan 5 unit Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) dan pembangunan tujuh titik jembatan gantung di halaman Pendopo Cianjur, Selasa (24/12/2019).

Tiga strategi program dengan berbagai indikator itu cukup efektif meningkatkan status desa sangat tertinggal. Hasil penilaian Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hingga akhir tahun ini ke-48 desa yang sebelumnya berstatus sangat tertinggal sudah tidak ada lagi.

"Jadi, di Jawa Barat sudah tidak ada lagi desa berstatus sangat tertinggal. Jumlah desa mandiri pun yang semula 37, bertambah menjadi 98 dalam jangka waktu setahun. Kemudian ada 549 desa yang melompat menjadi desa maju. Ini sangat luar biasa," terangnya.

Kondisi itu bukan menjadi target akhir. Menurut Dedi, Pemprov Jabar berkomitmen terus mengembangkan wilayah perdesaan, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

"Misalnya pengembangan dari program one village one company, masih terus kita lakukan karena ada 526 Bumdes yang aktif kembali serta 272 Bumdes baru terbentuk. Di Jawa Barat masih terdapat 746 desa yang belum memiliki Bumdes," ujarnya.

Bagi desa yang belum memiliki Bumdes, Pemprov Jabar memiliki tim bernama Patriot Desa yang bertugas menggali potensi-potensi di setiap desa. Untuk mendukung pengembangannya, Pemprov Jabar juga memberikan stimulan bantuan permodalan bagi setiap Bumdes.

"Kami juga membantu pemasaran produk-produk dari setiap Bumdes. Kami juga telah MoU dengan beberapa perusahaan start-up untuk membantu dari segi pemasaran," ungkapnya.

Setelah seluruh desa membentuk Bumdes, kata Dedi, selanjutnya akan dibuat regulasi menyangkut kategori. Artinya, nanti akan diketahui mana Bumdes berkategori dasar, menengah, maju, dan mandiri.

"Nanti akan kita lihat perkembangan modal. Misalnya ada yang di bawah Rp100 juta, kemudian Rp100 juta-Rp500 juta, bahkan Bumdes yang berkembang modalnya bisa mencapai Rp500 juta sampai Rp1 miliar. Dari sisi membantu pemasaran, kita klasifikasikan juga. Apakah tingkat lokal, regional, atau bahkan semua Bumdes pemasarannya sudah internasional. Makanya kami melakukan MoU dengan berbagai perusahaan start up ini untuk mempercepat pemasaran produk-produk Bumdes," pungkasnya.

Sementara itu Kabupaten Cianjur mendapat bantuan 5 unit bantuan Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) dan pembangunan 7 titik jembatan gantung. dari Pemprov Jabar. Berbagai bantuan tersebut merupakan bagian program memberdayakan gerakan pembangunan di desa yang digadang-gadang Pemprov Jabar.

Pada kesempatan itu Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintahan terhadap kondisi setiap desa di Jawa Barat. Terdapat tiga skala prioritas Pemprov Jabar untuk membangun dan memberdayakan desa.

baca juga: 13 Warga Binaan Lapas Karawang Dapat Remisi Khusus

"Ada tiga skala prioritas program perhatian ke desa-desa. Pertama digitalisasi desa. Desa itu harus digital. Tidak bisa tidak, supaya desa maju. Kedua, desa itu harus punya perusahaan untuk menambah pendapatan desa, untuk menambah pendapatan staf desa, termasuk juga menampung tenaga kerja. Terus yang ketiga adalah Gerbang Desa (Gerakan Pembangunan Desa) yang mendorong sarana dan prasarana seperti jalan desa, listrik desa, irigasi desa, termasuk jembatan gantung," terang Uu usai serah terima Maskara di Pendopo Kabupaten Cianjur, Selasa (24/12).

Lima wilayah yang mendapat bantuan Maskara dari Pemprov Jabar yakni Desa Cihamerang, Desa Cikadu, Desa Cipendawa, Desa Ciwalen, dan Desa Cipanas. Sedangkan tujuh titik yang mendapat bantuan pembangunan jembatan gantung masing-masing berada di Desa Sukamanah, Cibaregbeg, Gelarpawitan, Gelaranyar, Malati, Karangnunggal, dan Mekarjaya. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT