24 December 2019, 09:51 WIB

Mensos Dorong Perbankan Rekrut KPM Graduasi sebagai Nasabah KUR


Rifaldi Putra Irianto | Humaniora

Istimewa
 Istimewa
 Menteri Sosial Juliari Batubara memberikan kredit usaha rakyat bagi KPM graduasi di di Labuhan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Senin (23/12).i.

MENTERI Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara mendorong Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara), untuk merekrut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) graduasi - Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"KPM yang sudah graduasi merupakan target (nasabah) yang paling aman. Sebab sudah termonitor mengenai konduitenya, termonitor usahanya, datanya juga jelas," kata Juliari dalam kunjungan kerjanya, di Labuhan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (23/12).

"Sementara KPM yang kita punya itu puluhan juta, kalau diambil sekian persen saja sudah sekian juta. Sehingga tidak perlu cari (nasabah) yang baru,” ujar Juliari.

Mensos menyatakan, target penyaluran KUR tahun 2019 cukup besar, yakni Rp190 triliun. Menurutnya, tidak mudah juga bagi perbankan menyalurkan kredit sebesar ini

“Oleh karena itu, kita punya banyak KPM-PKH graduasi yang sudah memiliki usaha. Mereka ini bisa langsung ditawari KUR,” ucapnya.

Juliari berharap Himbara agar dapat bekerja aktif mencari mantan KPM-PKH yang sudah tergraduasi ini.

Menurutnya, menemukan KPM-PKH tergraduasi tidak sulit, karena sudah tersedia banyak jaringan. “Kan ada koordinator regional, koordinator wilayah, atau juga pendamping,” sebutnya.

Tak hanya mendorong Himbara, Juliari juga meminta kepada pimpinan daerah seperti gubernur, bupati atau wali kota untuk berperan menjembatani penyaluran KUR antara perbankan kepada KPM-PKH graduasi.

“KPM yang graduasi yang berdagang dan perlu modal, bisa kawinkan saja dengan bank. Kasihlah kredit nanti yang sudah graduasi sudah tidak perlu lagi terima bantuan,” katanya.

Di sisi lain,dalam kunjungan kerja tersebut, Juliari menyatakan akan terus berupaya memberikan perhatian khusus terhadap kualitas kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat, terutama di Labuhan Bajo.

“Kemiskinan di Manggarai Barat kan masih 18%. Ini kan masih jauh di atas rata-rata nasional yang 9,41%. Oleh karena itu, dengan berbagai program Kementerian Sosial diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,” tuturnya.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menyatakan, pada 2019, bantuan sosial yang disalurkan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, sampai dengan Desember 2019, total senilai Rp1.802.339.813.830.

“Terbesar ke-4, setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Semakin besar bansos berarti semakin besar warga pra-sejahtera yang harus dibantu. Namun, di sisi lain ini juga merupakan bentuk perhatian dari Kementerian Sosial, dengan bantuan yang disalurkan,” kata Harry.

Bantuan tersebut mencakup untuk bansos PKH, BPNT, KUBE, RS-Rutilahu dan bansos Sarana Lingkungan. Sementara untuk Kabupaten Manggarai Barat, sampai dengan Desember 2019, senilai total Rp103.185.870.000.

Kementerian Sosial berharap, dengan berbagai bantuan ini, kemiskinan di Manggarai Barat bisa segera diatasi.

“Berdasarkan data dari BPS per Maret 2019, tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur mencapai 21,09% dan di Kabupaten Manggarai Barat data BPS per September 2018, tingkat kemiskinan sebesar 18,14%. Mudah-mudahan dengan berbagai bantuan ini, tingkat kemiskinan bisa segera ditekan,” tukasnya. (Rif/OL-09)

BERITA TERKAIT