24 December 2019, 08:40 WIB

Pendekatan Kultural Lebih Rasional


Golda Eksa | Politik dan Hukum

MI/Susanto
 MI/Susanto
Anggota Komisi I DPR, Willy Aditya.

ANGGOTA Komisi I DPR Willy Aditya mengapresiasi upaya pembebasan dua sandera warga negara Indonesia (WNI) dari kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Dia mendorong pemerintah agar melakukan pendekatan kultural untuk membebaskan satu sandera lainnya.

“Dalam pandangan saya pribadi, pendekatan ­kultural seperti yang saya pernah utarakan. Ini untuk mencegah munculnya korban jiwa seperti yang terjadi dalam upaya pembebasan hasil kerja sama pemerintah RI dan Filipina kemarin,” kata Willy.

Dia meminta pemerintah terus berupaya membebaskan satu sandera tersisa. Pemerintah juga diminta memperkuat pengamanan di perairan agar penculikan WNI tak terulang.

“Mudah-mudahan sisa satu sandera yang masih ditahan bisa segera dibebaskan dan selamat serta dapat berkumpul lagi dengan keluarga. Jika itu sudah tunai, saya berharap pemerintah semakin serius dengan keamanan maritimnya, khususnya di perairan selatan Filipina,’’ papar Willy.

Politikus Partai NasDem itu juga mengapresiasi kinerja pemerintah yang bekerja cepat dan sigap dalam membebaskan dua WNI dari tangan Abu Sayyaf. “Ini tentu poin plus buat pemerintah lewat Kemenko Polhukam,” ungkap Willy.

Menko Polhukam Mahfud Md membenarkan kelompok Abu Sayyaf masih menyandera satu orang WNI. Saat ini, kelompok itu masih diburu. “Abu Sayyaf masih bawa satu (sandera), masih bawa satu lagi, sedang diburu, ya kita tunggu sajalah,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan ada perkembangan dalam upaya pembebasan tiga WNI. Dua WNI yang telah dibebaskan sudah dipersiapkan untuk diberangkatkan ke Jakarta. “Perkembangannya positif. Dua sudah, sekarang siap diterbangkan ke Jakarta. Lagi cek kesehatan.’’

Sebelumnya, berbagai langkah diplomasi telah dilakukan sejak awal, baik melalui pembicaraan langsung antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Duterte serta Menlu RI Retno Marsudi dengan Menhan Filipina. Pembicaraan tersebut ditindaklanjuti dengan koordinasi internal Pemerintah RI lewat Kemenko Polhukam. (Gol/Mal/P-1)

BERITA TERKAIT