24 December 2019, 08:20 WIB

BPRD dan Kejati Optimalkan Penerimaan Pajak


Sru/J-2 | Megapolitan

BADAN Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi DKI Jakarta menandatangani memorandum of understanding (MoU) ­untuk meningkatkan ­kepatuhan ­pajak daerah 2020.

Kesepakatan bersama tersebut juga menyangkut tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara terkait pajak daerah dan retribusi daerah.

“Jadi, kerja sama dengan Kejati DKI Jakarta ini (menunjukkan) hubungan secara hukum kami kuat dan law inforcement kami juga kuat,” ujar Kepala BPRD Jakarta Faisal Syafruddin di Kantor Kejati DKI, kemarin.

Melalui surat keputusan bersama akan dilakukan kegiatan penegakan hukum dengan menagih 13 jenis pajak untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta.

“Kita mencari potensi yang besar, bukan hanya pajak PBB, restoran, dan hotel. SKK penagihan ini juga dilakukan pada kendaraan mewah dan motor gede (moge),” jelasnya.

Berdasarkan data kendaraan mewah yang belum daftar ulang (BDU), ada beberapa yang disasar, yakni roda dua BDU (4.432.416), aktif bayar (3.265.776), total 7.698.192. Kemudian roda empat BDU (756.524), aktif (1.775.650), total 2.532.174.

Jadi, secara keseluruhan jumlah kendaraan BDU 5.188.940 dan yang aktif bayar 5.041.426, sehingga total kendaraan 10.230.366.

Adapun kendaraan mewah moge di Jakarta saat ini berjumlah 10 ribu unit. Dari jumlah tersebut 4.000 di antaranya BDU. Padahal potensi penerimaan pajaknya mencapai Rp13 miliar.

“Di Jakarta, sepeda motor memang menjadi mayoritas jenis kendaraan yang pajaknya belum dibayarkan. Dari total 5,1 juta kendaraan bermotor di DKI Jakarta, tercatat ada 70% belum membayar pajak hingga akhir 2019, padahal potensi pajaknya mencapai Rp2,1 triliun.” kata Faisal.

Dengan melihat potensi pajak yang belum masuk, Kepala Kejati DKI Jakarta, Warih Sadono berharap pihaknya bisa memberikan dukungan.

“Dalam bentuk bantuan hukum, tindakan hukum, serta penerimaan hukum. Apabila diterbitkan suara kuasa khusus, kami juga bisa ­mendampingi BPRD dalam upaya penagihan,” tukasnya. (Sru/J-2)

BERITA TERKAIT