24 December 2019, 06:30 WIB

Beragama tanpa Keminangan


Khairil Azhar Orang Minang perantauan dan dosen di Jakarta | Opini

MI/Seno
 MI/Seno
Ilustrasi MI

PELARANGAN beribadah bagi umat minoritas pada beberapa tempat di Sumatra Barat, menjelang Natal 2019 ini hanyalah puncak dari gunung es diskriminasi. Di bawahnya, berurat-berakar berbagai persoalan, mulai perkara politik dan sosio-ekonomi hingga soal ‘perantauan’ yang tidak tuntas.

Sikap diam para pemimpin daerah yang duduk dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sumatra Barat dan kabupaten-kabupaten yang mengalami diskriminasi ialah cerminan disfungsi tata pemerintahan. Kelima unsur pimpinan--kepala daerah, legislatif, kepolisian, kejaksaan, dan satuan TNI--tak bekerja sebagaimana mestinya.

Seperti muncul di berbagai pemberitaan, justru sikap dan tindakan para wali nagari yang menjadi sorotan. Sebagai pimpinan wilayah yang langsung berurusan dengan warga, terkesan seolah-olah mereka ialah raja-raja kecil yang menentukan hitam-putih wilayahnya.

Padahal, seberapa pun kewenangan sosial-politik yang dimiliki wali nagari di Sumatera Barat, mereka tetap pemimpin komunal yang tunduk pada ketentuan perundang-undangan. Para wali nagari tetap harus duduk bersama--berkoordinasi, berkonsultasi, dan seiring sejalan--dengan para pimpinan daerah sesuai koridor regulasi.

Dalam aspek tata pemerintahan ini, jika bukan ketiadaan komunikasi efektif dilandasi semangat keindonesiaan, kemungkinan lainnya ialah persoalan ‘main mata’. Itu karena bukan rahasia lagi jika dinamika politik yang mengedepankan identitas keagamaan dan kesukuan telah menjadi bom waktu di banyak daerah, juga Sumatera Barat seperti dalam Pemilu 2019, termasuk wilayah yang mengalami tsunami politik identitas yang kuat.

Alhasil, yang terjadi kemudian ialah persetujuan diam-diam atau bahkan terang-terangan akan tirani mayoritas. Para unsur pemimpin daerah, sampai dengan para wali nagari, memilih ini sebagai cara untuk mengamankan posisi politik atau bahkan sosial-ekonomi mereka. Tugas dan fungsi jabatan yang semestinya untuk mengayomi semua warga dibelah-belah sedemikian rupa sehingga lebih menguntungkan kelompok mayoritas.

Dari segi ideologis kultural, kejadian pelarangan beribadah bagi kaum minoritas ini dapat dilihat sebagai sebuah wujud kemunduran. Orang Minang yang mengaku Minang, kemudian melakukan atau mendukung tindakan pelarangan, sudah gagal menjadi orang Minang. Mereka tidak lagi memiliki akar yang membumi. Mereka telah mengabaikan prinsip ‘alam terkembang jadi guru’ dan makna hakiki dari rantau dan perantauan.

Keaslian orang Minang bukan soal genealogis. Itu karena jika kita berkeliling dan dengan hanya melihat rupa wajah, kita akan terang benderang melihat perbedaan. Demikian juga keaslian, bukan diukur dengan tampilan simbol atau klaim keagamaan. 

Di berbagai wilayah yang kini menjadi Provinsi Sumatra Barat, masih bisa ditemukan berbagai simbol sejarah agama berbeda. Bahkan, dalam bahasa yang kini disebut bahasa Minang, kita akan menemukan ungkapan-ungkapan Hindu dan Buddha.

Keaslian orang Minang justru terletak pada cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang dialektis. Dalam dialektika yang tiada henti, selalu terjadi pergumulan antara alam dan rantau: antara hal-hal lama dan yang baru. Kalau bukan penerimaan akan kebaruan, pada titik ekstrem akan terjadi pembaruan atas yang lama.

Menerima pembaruan sendiri, pada hakikatnya ialah penerimaan akan perbedaan dan keberbedaan. Dengan prinsip itu, mereka bisa hidup dalam situasi apa pun dan di mana pun.

Jika kita membaca secara mendalam rangkaian ajaran adat Minang, keberbedaan ialah hukum alam. Bahkan, keberbedaan ialah prasyarat bagi kemajuan. “Basilang kayu dalam tungku, mangkonyo api baru hiduik,” demikian salah satu tamsil adat menerangkan.

Api bisa menyala bukan dengan kayu-kayu yang bersusun rapi, tapi karena diposisikan bersilangan. Persilangan ialah hakikat perbedaan yang melahirkan api dinamika sosial-politik, ekonomi, dan kultural. Ini merupakan salah satu prinsip keminangan yang pokok.

Seiring dengan itu, “sakali aia gadang, sakali tapian barubah,” demikian adagium adat berkata. Keminangan ialah tepian yang sampai kapan pun tetap ada meskipun ombak atau tsunami menerjang dan mengubah bentuknya. Godaan sektarianisme yang kini mewujud dalam politik identitas dan radikalisme, seberapa pun besarnya, mungkin mengubah rupa tepian, tapi semestinya tidak menghilangkannya.

Ketika prinsip keminangan memudar, orang Minang yang terpapar sektarianisme kehilangan daya fleksibilitas. Mereka tidak mampu lagi menjadi ‘batuang’, bambu besar yang dijadikan tiang Rumah Gadang jika tidak ada kayu yang memadai. Mereka tidak mampu lagi lentur seperti bambu yang melengkung indah membentuk rupa layang-layang.

Sementara itu, rantau dan tindakan merantau, sebagai sumber nyawa dan dinamika keminangan, bukanlah semata-mata perkara fisikal. Merantau utamanya ialah sikap dan tindakan mencari kekayaan rohaniah dan intelektual yang mensyaratkan kelenturan. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung.

Orang Minang yang berhasil merantau bukanlah semata-mata mereka yang menjadi kaya secara ekonomi, melainkan yang lebih dasarian, dalam pergumulan mencari ‘yang lebih benar’ atau ‘lebih tepat’, para perantau menyerupai para salik dalam tradisi suluk. Mereka ialah orang-orang yang menjadi lebih kaya secara intelektual dan rohaniah sebagai murid di kehidupan jagad raya milik Tuhan.

Merantau juga bukan semata-mata perkara berpindah tempat. Orang-orang Minang yang hidup di kampung halaman sepanjang hayat juga melakukan perantauan ketika mereka berhasil membaca alam dan menyauk ilmu pengetahuan. Indikator keberhasilan mereka ialah ketika berhasil hidup dan bertindak seiring perubahan kontekstual yang terjadi.

Oleh karena itu, dari perspektif merantau, pelarangan kaum minoritas beribadah ialah sebentuk bukti kegagalan para pelakunya menempuh perantauan batin. Mereka gagal berpikir, bersikap, dan bertindak atas dasar kekayaan hati dan keluasan alam pikiran. Kalaupun kaya secara ekonomi atau tinggi jabatan, mereka miskin secara rohani.

Sebagai penutup, becermin dari sejarah hidup para tokoh nasional berdarah Minang bahwa indikasi kemunduran ideologis-kultural bertambah menjadi kemunduran intelektualitas. Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, H Agus Salim, dan ratusan lainnya, termasuk yang hidup di masa kini ialah tokoh-tokoh nasional yang inklusif dan kosmopolitan.

Para tokoh ini, hemat saya, berhasil keluar dari jebakan sempit egosentrisme keagamaan dan kesukuan yang simbolik. Perantauan intelektual dan rohaniah mereka, baik dalam pendidikan formal maupun sekolah kehidupan, berujung pada sikap inklusi. Mereka sampai pada titik menjadi diri sendiri ialah hak kemanusiaan, ketika menghormati orang lain dengan segala kediriannya ialah kewajiban kemanusiaan.

Orang Minang yang antikebebasan beragama ialah orang-orang yang gagal secara intelektual. Keterdidikan mereka, meskipun banyak yang telah bersekolah tinggi, hanya sebatas ukuran kuantitatif. Perantauan intelektual mereka tanpa dialektika yang melahirkan pikiran-pikiran baru yang dinamis dan kontekstual.

Ditambah dengan impor islamisme berperspektif perang ala Timur Tengah, orang-orang Minang yang sektarian ini semakin terjebak dalam pemikiran dan sikap eksklusivitas. Saat ini, dengan keterbukaan demokrasi, mereka bahkan berusaha memenangi kekuasaan politik serta memperalatnya untuk memaksakan radikalisme Islam.

Jika tiada intervensi negara dan civil society, kita akan menyaksikan diskriminasi keberagamaan akan berulang dan meluas. Di Ranah Minang, orang-orang akan beragama tanpa keminangan.

 

BERITA TERKAIT