23 December 2019, 19:57 WIB

Jokowi Dianggap Tutup Mata soal Maraknya Intoleransi


Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum

AFP
 AFP
Presiden Joko Widodo

INTELEKTUAL muda Nahdlatul Ulama Zuhairi Misrawi atau biasa disapa Gus Mis mengaku prihatin dengan makin maraknya aksi intoleransi di masyarakat.


Presiden Joko Widodo, menurutnya, harus turun tangan merespons aksi-aksi intoleran dengan semua kekuatan yang dimiliki oleh negara. Jika negara diam, tandasnya, bisa jadi isu intoleransi tidak dilihat sebagai masalah serius.

"Soal maraknya intoleransi, Presiden Jokowi harus turun tangan, memastikan negeri ini merdeka dari intoleransi dan kekerasan," kata Misrawi melalui akun twitternya @zuhairimisrawi, Senin (23/12).

Ia sendiri heran sampai saat ini Istana Kepresidenan cenderung diam dan tidak memberi merespons, termasuk dalam polemik pelarangan  perayaan natal di dua kabupaten di Sumatera Barat. "Ya saya juga kaget. Istana belum melihat intoleransi sebagai masalah yang serius," katanya.

 

Baca juga: Dugaan Pelarangan Perayaan Natal di Sumbar Terjadi di 4 Daerah

Baca juga: PBNU: Toleransi Jangan Sebatas Ucapan Natal

 

Ia juga menyoroti sikap MUI Jawa Timur yang melarang umat islam untuk tidak menyampaikan ucapan selamat Natal. "Ada apa ya dengan MUI Jatim," tanyanya.

Sebelumnya, MUI Jawa Timur meminta umat Muslim tidak mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani.

Sekretaris MUI Jatim, Mochammad Yunus menyebut pengucapan selamat Natal atau selamat hari besar agama lain, bisa merusak akidah Islam.

"Jadi mengenai ucapan Natal karena ini masuk wilayah akidah, ketika kita mengucapkan selamat kepada peringatan itu. Ini berpotensi merusak akidah kita," ujar Yunus di Surabaya,

Terpisah Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan menyelesaikan polemik perayaan natal umat Katolik di Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya, Sumatera Barat. Pasalnya perlakuan diskriminatif yang berujung pada sulitnya umat kristiani di dua wilayah tersebut merayakan Natal merupakan bukti nyata pelanggaran hak-hak dasar warga negara yang memiliki kebebasan menjalankan agama dan kepercayaannya di dalam negara berdasarkan Pancasila, UUD dan Bhineka Tunggal Ika.

"Setelah kami dalami semua informasi termasuk keputusan Pemda setempat yang memang menyatakan tidak ada pelarangan ibadah natal namun itu kami anggap sangat diskriminatif dan karena itu Presiden Jokowi harus turun tangan langsung menyelesaikan polemik ini," kata Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisejati. (OL-8)

BERITA TERKAIT