23 December 2019, 07:45 WIB

Suara Masyarakat Sipil semakin Lemah


Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum

MI/ANDRI WIDIYANTO
 MI/ANDRI WIDIYANTO
OUTLOOK DEMOKRASI: di ITS Tower, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12).

SUARA masyarakat sipil atau suara publik dalam jalannya demokrasi di Indonesia saat ini dianggap semakin lemah, khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang didominasi oleh partai pendukung pemerintah.

“Suara civil society, kalau boleh saya sebut di DPR itu, suaranya suara negara (pemerintah) semua,” ujar peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Didik J Rachbini dalam acara Outlook Demokrasi LP3ES di Jakarta, akhir pekan lalu.

Didik mengatakan, di parlemen, suara keras oposisi sudah hampir hilang. Fungsi checks and balances semakin memudar di parlemen pascamenangnya kubu dan partai-partai pendukung Joko Widodo dalam Pemilu 2019. “Tidak ada suara yang keras menyampaikan kritik. Ini seperti kembali 20 tahunan lalu,” ujar Didik.

Disebutkan, siklus tersebut juga tampak ketika ide Nusantara bersatu mulai muncul pada 1908 lalu diikuti Sumpah Pemuda 1928. Kemudian pada 1945 Indonesia Merdeka yang disusul 20 tahun berselang dengan terjadinya kon­flik sosial Gerakan 30 September. Kini, tambah Didik, siklus itu kembali datang setelah 20 tahun reformasi.

“Sistem demokrasi formal ini (sekarang) mengalami masalah,” katanya.
Ia menjelaskan, anggota dewan di parlemen saat ini cenderung merepresentasikan suara Jokowi dan pemerintahannya.

“Suara parlemen untuk checks and balances hampir mustahil karena semua yang di sana berebut kekuasaan, tidak memahami sistem. Dengan kosongnya checks and balances, demokrasi menjadi cacat,” ujar Didik.

Demokrasi memudar

Ahli media dan demokrasi dari Universitas Diponegoro, Wijayanto, mengatakan demokrasi di Indonesia memang semakin memudar. Tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi juga masyarakat. Wijayanto menilai masyarakat Indonesia cenderung setengah hati dalam menjaga demokrasi.

“Publik pun setengah hati dalam mendukung demokrasi, bukan hanya elite yang oligarki,” ujar Wijayanto.

Hal itu salah satunya terlihat dari berbagai kejadian yang terus muncul belakangan ini di berbagai daerah, mulai penolakan terhadap kepala daerah yang berbeda agama hingga pembubar­an kegiatan agama lain. Selain itu, dirinya melihat terjadinya polarisasi yang tajam pada Pilpres 2019 lalu.

“Kami juga melihat adanya penggunaan sarana-sarana yang nondemokratis, misalnya ada keterlibatan institusi-institusi pemerintah, yang ikut memenangkan salah satu calon, kemudian ada fake news, hoaks,” katanya.

Wijayanto mengingatkan, apabila didiamkan proses pelemahan demokrasi selama ini, itu bisa berujung pada demokrasi liberal. “Demokrasi yang para aktornya tidak sepenuhnya mendukung nilai demokrasi,” ujarnya.
Karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar bisa mengatasi persoalan tersebut.

“Memang kita sudah punya pemilu untuk suksesi kepemimpin­an yang demokratis dan damai. Namun, ada banyak catatan yang harus dijadikan benang merah. Kami highlight untuk kebaikan demokrasi ke depan,” pungkasnya. (P-4)

BERITA TERKAIT