22 December 2019, 13:41 WIB

Ancaman Korut Meningkat Saat Tiongkok, Jepang, dan Korsel Bertemu


Haufan Hasyim Salengke | Internasional

KONFRONTASI baru antara Korea Utara (Korut) dan Amerika Serikat (AS) bergantung pada pertemuan antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan (Korsel) pekan ini.

Meningkatnya risiko tindakan Korut dapat menghentikan upaya diplomatik untuk mendinginkan hubungan Korut dan AS baru-baru ini.

Presiden Korsel Moon Jae-in dan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping secara terpisah, Senin (23/12).

Mereka kemudian akan melakukan perjalanan ke kota barat daya Chengdu, Tiongkok, untuk pertemuan tiga pihak dengan PM i Tiongkok Li Keqiang.

Meskipun mereka diperkirakan untuk membahas berbagai masalah ekonomi, Korea Utara tampaknya akan mendominasi agenda.

Korut berharap sanksi diakhiri

Pyongyang semakin frustrasi karena penghentian uji coba rudal nuklir dan rudal jarak jauhnya belum mengakhiri sanksi ekonomi yang melumpuhkan terhadapnya.

Pyongyang menetapkan tenggat 31 Desember bagi AS untuk membuat konsesi, tetapi Washington belum bergerak.

Beberapa ahli mempercayai bahwa Korut mungkin bersiap untuk menguji peluncuran rudal balistik antarbenua segera, yang kemungkinan akan mengakhiri perjanjian 2018 yang disepakati oleh Kim dan Presiden Trump.

"Menjaga stabilitas dan kedamaian Semenanjung Korea dan mendorong solusi politik untuk masalah Semenanjung Korea adalah demi kepentingan Tiongkok, Jepang, dan Korsel," kata Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Luo Zhaohui kepada wartawan pada Kamis (19/12) lalu.

Utusan khusus AS untuk Korut, Stephen Biegun, bertemu dengan dua diplomat senior Tiongkok selama kunjungan dua hari ke Beijing pekan ini.

Begun juga telah melakukan pertemuan serupa di Korea Selatan dan Jepang beberapa hari sebelumnya, ketika para diplomat melakukan upaya terakhir untuk mencegah konfrontasi baru. Korut belum menanggapi panggilan untuk melanjutkan dialog.

Beijing, bersama dengan Rusia, pada Senin (16/12) lalu mengusulkan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencabut beberapa sanksi dalam apa yang disebutnya upaya untuk memecahkan kebuntuan saat ini dan berupaya membangun dukungan.

Tetapi tidak jelas apakah Beijing dapat meyakinkan Seoul dan Tokyo untuk mendapatkan dukungan Washington, yang telah mengisyaratkan oposisi jelas dan dapat memveto resolusi apa pun.

Meskipun Korea Selatan melihat Beijing sebagai instrumen dalam menghidupkan kembali perundingan, Korea Seoul sejauh ini telah mengesampingkan pertanyaan tentang apakah mereka mendukung proposal baru oleh Beijing dan Moskow.

Jepang, yang secara historis menjadi pendukung kuat sanksi terhadap Korea Utara, juga menahan diri untuk tidak mengomentari proposal tersebut.

"Menyusul akan digelarnya Olimpiade (Tokyo 2020) yang akan datang, Korea Utara akan menjadi masalah bagi Jepang," kata Narushige Michishita, profesor di National Graduate Institute for Policy Studies, Jepang.

"Tetapi pembicaraan bilateral dengan Korea Utara, misalnya, mungkin akan menjadi pendekatan yang lebih baik bagi Jepang daripada mengurangi sanksi PBB," tambahnya. (CNA/Hym/OL-09)

BERITA TERKAIT